Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa ketidakmampuan perusahaan tol dalam menangani dampak terbentuknya Bendung Cihamerang menjadi salah satu alasan utama pemerintah harus turun tangan penuh. Bendungan setinggi 30 meter dengan genangan delapan hektare itu dinilai berisiko tinggi dan membutuhkan penanganan cepat serta terukur.
Dalam rapat koordinasi penanganan Bendung Cihamerang, Dony mengungkapkan bahwa bendungan tersebut tidak terbentuk secara alami, melainkan akibat tumpukan tanah disposal dari pembangunan jalan tol. Saluran air yang dibuat perusahaan pun tertimbun dan amblas, menyebabkan aliran air terputus hingga membentuk bendungan besar.
“Secara prinsip ini kewajiban perusahaan. Namun karena perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan penanganan, maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Yang penting sekarang bagaimana risiko bisa ditekan,” tutur Dony dengan tegas.
Bupati menjelaskan bahwa kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah, bersama BBWS Citarum, BBWS Cimancis, PSDAP Provinsi, hingga instansi teknis lainnya, mengambil alih langkah penanganan. Fokus utama saat ini adalah proses pengeringan bendungan secara bertahap dan aman, disertai pemantauan spillway agar aliran air tidak terganggu longsoran kecil.
“Mulai hari Sabtu, fokusnya pengeringan sambil memperkuat dinding bendungan. Ini penting agar tekanan air tidak menimbulkan risiko jebol. Pembagian tugas antarinstansi sudah jelas,” ujarnya.
Pemerintah juga melibatkan ahli geologi, ahli tanah, dan ahli hidrologi guna memastikan stabilitas struktur tanah, terutama karena lokasi bendungan berada sekitar 400 meter dari jalur Tol Cisumdawu. Penelitian ini penting untuk menentukan langkah jangka panjang agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Dony menegaskan bahwa persoalan Bendung Cihamerang bukan hal baru. Pemerintah, bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN), telah melakukan penyodetan spillway sejak awal untuk menurunkan ketinggian air. Bantuan bagi warga terdampak pun terus digulirkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan terkait.
“Kepada warga, tidak usah khawatir. Pemerintah bergerak untuk melindungi masyarakat. Semua langkah dilakukan terukur untuk mengurangi risiko bencana. Kita ingin masalah ini tuntas,” tegasnya.
Dengan cuaca yang masih ekstrem dan potensi dampak siklon tropis, Bupati menilai penanganan menyeluruh dan koordinatif menjadi mutlak dilakukan, terutama karena pihak perusahaan tol tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mereka timbulkan.
Kata kunci:
