Aksi damai dan audiensi yang digelar DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut mengguncang Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Senin (15/12/2025). Ratusan kepala desa menyuarakan kegelisahan kolektif terkait kebijakan anggaran, regulasi pusat, hingga keberpihakan program nasional terhadap desa.
Aksi tersebut diterima langsung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Ketua DPRD Garut Aris Munandar, menandai keseriusan pemerintah daerah merespons tuntutan desa yang kian mendesak.
Empat Tuntutan Krusial APDESI Garut
Ketua APDESI Garut, Oban Sobana, menyampaikan empat poin utama yang dinilai sangat memengaruhi stabilitas pemerintahan desa:
1. Dampak PMK Nomor 081 Tahun 2025
Sejumlah desa mengalami dana belum cair, sementara pekerjaan fisik telah dilaksanakan. Kondisi ini dinilai berisiko secara administrasi dan keuangan desa.
2. Efisiensi ADD dan Dana Transfer
APDESI menyoroti efisiensi anggaran yang terjadi secara menyeluruh, termasuk pemotongan dana transfer 10 persen dari DAU dan DBH yang berdampak langsung ke desa.
3. Keberpihakan Program KDMP dan MBG
APDESI meminta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar melibatkan dan menggerakkan ekonomi desa, bukan sekadar program administratif.
4. Masalah Koperasi dan Tanah Carik Desa
APDESI mendesak adanya regulasi yang mempermudah ruislag (tukar guling) tanah carik desa agar lebih strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.
Pemkab dan DPRD Garut Bentuk Tim Khusus
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengakui bahwa sejumlah kebijakan pusat, meski bertujuan baik, menimbulkan persoalan di tingkat desa.
“Kami sepakat membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti aspirasi ini dan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Badan Gizi Nasional,” tegas Bupati.
Ia menegaskan, Pemkab Garut akan memperjuangkan aspirasi desa agar regulasi pusat lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Garut Aris Munandar memastikan DPRD tidak tinggal diam.
“Ini bukan sekadar aksi, ini suara masyarakat desa. Kami serius dan berkomitmen mencari solusi bersama, meski prosesnya tidak bisa instan,” ujarnya.
APDESI berharap hasil audiensi ini tidak berhenti pada janji, melainkan segera diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
