Forum Komunikasi Patriot Pejuang Siliwangi (FKPPS) melakukan deklarasi untuk mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali ke UUD45/ 18 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Buku Prabowo yang berjudul Paradoks Indonesia juga tercantum pada AD/ART Partai binaan Prabowo.
Menurut Ketua Panitia Sulyana Wirata Hadisubrata pada deklarasi di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung (23/12) mengundang sekitar 50 pimpinan beberapa organisasi dn perkumpulan Purnawirawan, aktivis dan ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Narasumber M. Hatta Taliwang, Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat dari FKPPS, Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman dari APP- Bangsa dan di pandu oleh Tokoh Sunda Dindin S Maolani dari FKP2B dalam pengantarnya Dindin menjelaskan “bahwa perjuangan kembali ke UUD 45 sudah sejak beberapa tahun yang lalu tetapi tertutup dengan isu lainnya, termasuk gonjang ganjing Pemilu termasuk Pilpres” “namun adanya keinginan dari presiden Prabowo menurut bukunya maupun ada AD/ART partainya melalui deklarasi di Bandung bisa dihangatkan kembali.”
Menurut Hatta Taliwang “ bahwa UUD 2002/10 Agustus 2002 hasil Amandemen menempatkan MPR RI tidak sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga tidak ada kontrol terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Termasuk tidak ada GBHN sehingga tujuan negara jangka panjang dan cara pencapaiannya tidak jelas.”
“Faktanya selama ini Presiden Jokowi bisa membuat program semaunya sesuai keinginan pribadinya, seperti PIK2 program swasta menjadi PSN, IKN tanpa kelayakan, Kereta Cepat Whoosh yang sangat merugikan keuangan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam pertambangan yang menguntungkan negara asing seperti di Morowali dll, termasuk pemberian izin HTI tanpa memikirkan lingkungan, menyebabkan bencana di Sumatera. Tanpa bisa diminta pertanggungjawaban oleh MPR.”
Dedi S Budiman “mengingatkan adanya TAP MPR tentang larangan ajaran komunis diabaikan yang ditumbuh kembangkan nilai nilai liberalisme, individualisme, hedonisme dan pragmatisme, membuat bangsa Indonesia kehilangan karakter dan jati dirinya. Jauh dari ajaran Pancasila, sehingga melalui perang nir militer masuk di Indonesia telah berkembangnya kembali ideologi neo komunisme, liberalism, bukan lagi ideologi Pancasila”
Yayat Sudrajat menekankan “prestasi anak bangsa secara individual banyak yang bagus dan berkualitas namun prestasi bangsa secara kolektif kalah dibanding bangsa tetangga, bukan semata mata soal kepemimpinan tetapi juga menyangkut sistem kenegaraan”. Juga menekankan akan terancam hilangnya privelege orang Indonesia Asli menjadi Presiden telah hilangnya Pasal 6 ayat 1 UUD 45 Asli ini akan membahayakan nagi sejarah masa depan Indonesia”
Dari hasil diskusi dan pembacaan Deklarasi yang dibacakan oleh Mayjen TNI Purn. Dedi S Budiman terdapat kesepakatan akan mengadakan pertemuan lanjutan, serta FKPPS berusaha untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, dari penyampaian floor meminta agar panitia mengusahakan agar delegasi bisa diterima oleh Presiden Prabowo untuk menegaskan dan menjelaskan aspirasi tersebut secara langsung.
Bandung, 23 Desember 2025
Forum Komunikasi Patriot Pejuang Siliwangi (FKPPS)
Kol. TNI Purn. Sulyana Wirata Hadisubrata
Nara Hubung : Harry Mulyana 08164209207
