Masyarakat Kabupaten Bandung kembali disapa langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, melalui program Bupati Nganjang ka Desa (Bunga Desa). Program ini menjadi sarana Kang DS—sapaan akrab Dadang Supriatna—untuk turun langsung ke desa-desa secara bergilir, menyerap aspirasi warga hingga ke pelosok wilayah.
Melalui Bunga Desa, Kang DS tidak hanya menyampaikan arah dan keberlanjutan program Bedas Lanjutkan 2026, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Berbagai keluhan dan masukan, khususnya terkait pelayanan pemerintahan desa, kecamatan, hingga pelayanan publik Pemerintah Daerah, diserap secara langsung tanpa sekat birokrasi.
“Bunga Desa merupakan salah satu cara saya untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Tidak mungkin saya mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat dari setiap RW dan desa dalam satu waktu,” ujar Kang DS, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, melalui program ini, Bupati Bandung bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat hadir langsung di tengah masyarakat, sebagaimana komitmen yang disampaikannya sejak masa kampanye.
“Karena itu, melalui Bunga Desa, saya bersama OPD turun langsung menemui masyarakat. Ini bagian dari janji saya kepada warga Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Mengawali pelaksanaan Bunga Desa tahun 2026, Kang DS menggelar kegiatan tersebut di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, pada Jumat (23/1/2026). Kegiatan ini turut dimeriahkan dengan pentas seni Wayang Golek yang dibawakan oleh Ki Dalang Dadang Sunandar Sunarya, sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya lokal.
Kang DS menegaskan, Bunga Desa bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya merawat dan memperkuat desa sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Bunga Desa ini juga menjadi salah satu upaya saya untuk ngamumule atau merawat desa. Desa harus terus kita perhatikan, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung tinggal di wilayah pedesaan,” pungkasnya.
Melalui pendekatan langsung seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap pelayanan publik semakin responsif, aspirasi warga terserap optimal, dan pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
