Penolakan kompak negara-negara Eropa terhadap usulan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sinyal keras bahwa inisiatif ini tidak dipandang sebagai terobosan damai, melainkan eksperimen geopolitik berisiko tinggi. Di balik jargon stabilitas dan perdamaian, Eropa membaca ada pergeseran serius dalam tatanan penyelesaian konflik global.
Laporan Financial Times menyebutkan mayoritas negara anggota Uni Eropa menolak undangan Washington untuk bergabung. Alasan utamanya jelas: inisiatif Trump dinilai berpotensi menggerus peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama puluhan tahun menjadi forum utama dan sah dalam penyelesaian konflik internasional. Bagi Eropa, melemahkan PBB berarti membuka pintu bagi politik ad hoc berbasis kekuatan, bukan hukum internasional.Namun penolakan Eropa tidak berhenti di situ.
Keputusan Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duduk dalam Dewan Perdamaian Gaza justru menjadi pemicu utama resistensi. Di mata banyak negara Uni Eropa, langkah ini kontradiktif dan problematik. Rusia hingga kini masih terlibat aktif dalam perang Ukraina—konflik yang justru menjadi luka terbuka bagi keamanan Eropa. Mengundang Putin ke forum “perdamaian global” dinilai sebagai normalisasi agresi yang belum dipertanggungjawabkan.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memang membenarkan Putin telah menerima undangan tersebut. Namun Rusia sendiri mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai mandat, mekanisme, maupun tujuan konkret Dewan Perdamaian Gaza. Fakta ini memperkuat kesan bahwa dewan tersebut dibangun lebih cepat daripada konsepnya, dengan struktur mendahului substansi.
Sementara itu, sekutu dekat Moskow, Belarus, justru dilaporkan telah resmi menandatangani keikutsertaan. Langkah Minsk ini menandai babak baru kedekatan Presiden Aleksandr Lukashenko dengan lingkaran politik Trump. Bagi Eropa, konfigurasi ini mempertegas kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi forum alternatif berisi negara-negara “non-Barat arus utama”, bukan konsensus global.
Secara formal, Dewan Perdamaian Global mulai dibentuk pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sejumlah pemimpin dunia seperti dari Mesir, Turki, Argentina, dan Kanada disebut telah diminta bergabung. Menurut laporan Xinhua, dewan ini merupakan bagian dari rencana perdamaian 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik Israel–Hamas.
Namun kejanggalan paling mencolok justru muncul dalam piagam resminya.
Alih-alih secara eksplisit menyebut Gaza, piagam tersebut sama sekali tidak menyinggung wilayah itu. Dewan digambarkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan “mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah dan dapat diandalkan, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah konflik.” Formulasi yang luas dan abstrak ini membuat banyak pihak bertanya: apakah Gaza hanya pintu masuk bagi agenda global yang lebih besar?
Kekhawatiran Eropa kian menguat ketika melihat struktur kekuasaan di dalam dewan. Donald Trump akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian, sekaligus bertindak sebagai perwakilan Amerika Serikat. Wewenang yang diberikan kepadanya dinilai sangat luas dan minim mekanisme checks and balances.
Lebih jauh, jajaran Komite Eksekutif diisi orang-orang dekat Trump: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Whitcroft, hingga menantunya sendiri, Jared Kushner. Nama-nama lain seperti mantan PM Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel menambah bobot elitisme forum ini—namun tidak serta-merta menambah legitimasi.
Bagi Eropa, inilah inti masalahnya. Dewan Perdamaian Gaza bukan hanya soal Gaza, tetapi soal siapa yang berhak mendefinisikan perdamaian dunia. Ketika satu figur politik diberi peran dominan, ketika PBB dipinggirkan, dan ketika aktor konflik aktif justru diajak tanpa prasyarat, maka yang lahir bukan tatanan damai, melainkan arsitektur kekuasaan baru.
Penolakan Eropa pada akhirnya bukan sikap anti-perdamaian. Sebaliknya, itu adalah peringatan: perdamaian yang dibangun tanpa legitimasi, transparansi, dan keadilan berisiko berubah menjadi alat politik. Dan Gaza, sekali lagi, terancam hanya menjadi panggung bagi permainan besar para aktor global. (Sumber: Kompas Tv)
