Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada warga negara Indonesia di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri.
“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi. Dan itu tidak semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi juga alasan kultural seperti menikah di usia muda, faktor geografis, dan sebagainya,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja dengan DPR RI beberpa waktu lalu.
Ia menegaskan, pemerintah akan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program kesetaraan dan kursus pendidikan nonformal. Meski selama ini serapan program dinilai belum optimal, animo masyarakat terhadap Paket A, Paket B, dan Paket C cukup tinggi.
Abdul Mu’ti mencontohkan kunjungannya ke Majalengka, Jawa Barat, di mana satu PKBM memiliki peserta lebih dari 300 orang, dengan dominasi peserta Paket C. Bahkan, sejumlah anggota legislatif diketahui merupakan lulusan Paket C.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya penataan sistem dan administrasi PKBM. Seluruh peserta kesetaraan menerima Program Operasional Pendidikan (POP) sehingga pendataan harus tertib dan berjenjang.
“Kami pastikan tidak boleh ada kelulusan Paket C mendahului Paket B,” tegasnya.
Penguatan PKBM, lanjut Abdul Mu’ti, menjadi strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat melalui pendidikan informal dan nonformal.
