Oleh: Sony Fitrah Perizal, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jawa Barat
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali mengingatkan satu hal mendasar yang kerap dilupakan bangsa-bangsa di dunia modern: sejarah bukan masa lalu yang mati, melainkan cermin keras realitas hari ini. Pernyataan Prabowo bahwa bangsa yang melupakan sejarah akan terjebak kembali dalam ketidakadilan global bukan retorika emosional, melainkan peringatan strategis.
Indonesia, kata Prabowo, pernah merasakan langsung penjajahan, intervensi asing, dan tekanan global yang dibungkus dengan berbagai dalih moral. Karena itu, memahami sejarah menjadi syarat mutlak agar bangsa ini tidak kembali terperosok dalam pola ketergantungan dan ketidakadilan versi baru.
Dalam pidatonya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Prabowo secara terbuka menelanjangi standar ganda kekuatan global. Negara-negara yang lantang mengajarkan demokrasi, HAM, dan supremasi hukum justru menjadi pelanggar paling konsisten ketika kepentingan geopolitik mereka terganggu. Tragedi kemanusiaan yang menelan puluhan ribu korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dibiarkan tanpa respons bermakna.
Pertanyaan Prabowo sederhana tapi menampar: di mana HAM dan demokrasi itu sekarang?
Dalam konteks inilah keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) harus dibaca. Bukan sebagai pengkhianatan terhadap Palestina, melainkan sebagai pilihan realistis dalam sistem internasional yang tidak adil. BoP adalah produk resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan mandat awal menghentikan kekerasan atau negative peace. Tanpa fase ini, perdamaian sejati hanya slogan kosong.
Pakar geopolitik Teguh Santosa menilai langkah Prabowo sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak berdiri di luar sistem sambil berteriak, tetapi masuk ke dalam arena untuk memengaruhi arah. Ini bukan sikap tunduk, melainkan upaya menggeser keseimbangan dari dalam.
Yang sering luput dipahami publik adalah pernyataan Prabowo bahwa Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan di BoP jika menyimpang dari tujuan awal. Ini justru kunci penting. Indonesia tidak memberi cek kosong kepada siapa pun. Keterlibatan bersyarat adalah bentuk kedaulatan, bukan keraguan.
Sejarah hubungan Indonesia dan Palestina—termasuk komitmen sejak era Soekarno hingga bantuan konkret pada masa Soeharto—menunjukkan bahwa Palestina bukan isu musiman. Ia adalah bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia. Karena itu, keterlibatan di BoP tidak menghapus komitmen, tetapi mengubah cara berjuang sesuai realitas dunia hari ini.
Prabowo tampak sadar betul bahwa dunia internasional bukan ruang ideal. Ia keras, penuh kepentingan, dan sering munafik. Namun justru karena itulah Indonesia tidak boleh absen. Menjauh memang terasa bersih secara moral, tetapi sering kali membuat suara Indonesia tidak relevan.
Politik luar negeri Prabowo mencerminkan satu garis besar: nasionalis, sadar sejarah, realistis, namun tidak kehilangan prinsip. Indonesia masuk ke sistem global dengan mata terbuka, tangan di kemudi, dan kaki siap menginjak rem jika keadilan benar-benar dikhianati.
Dalam dunia yang semakin tak adil, sikap seperti inilah yang mungkin tidak populer, tetapi justru paling dibutuhkan.
