Indonesia mencatat tonggak sejarah baru di panggung diplomasi global. Untuk pertama kalinya, Indonesia memimpin sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss.
Sidang yang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026 itu menjadi momen penting bagi diplomasi Indonesia. Sejak badan tersebut dibentuk pada 2006, Indonesia belum pernah memegang presidensi forum HAM paling prestisius di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut.
Menteri Luar Negeri SugiHAMHAMono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada sesi pembukaan bersama Sekretaris Jenderal PBB dan Komisioner Tinggi HAM pada 23 Februari 2026.
Dalam kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”, dengan menekankan pentingnya inklusivitas dan menjaga ruang dialog di tengah lanskap geopolitik global yang semakin kompleks.
Sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mendorong penguatan akses anak terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari investasi hak asasi manusia.
Bagi Indonesia, hak atas pangan tidak sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi strategis dalam perlindungan HAM jangka panjang.
Selama enam pekan ke depan, forum ini akan membahas berbagai isu sensitif, mulai dari hak penyandang disabilitas hingga situasi HAM di wilayah konflik seperti Palestina, Afghanistan, dan Ukraina.
Lebih dari 100 pejabat tinggi dunia dijadwalkan hadir, termasuk Presiden Timor Leste dan Presiden Kolombia, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda kemanusiaan global.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB ini dinilai sebagai ujian sekaligus peluang untuk menunjukkan kapasitas diplomasi Jakarta dalam menjembatani kepentingan negara-negara di tengah polarisasi dunia.(Sumber : Youtube MetroTv)
