Polemik impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih akhirnya dijawab langsung Direktur Utama Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa Mota.
Menurut Joao, kebijakan impor pikap bukan keputusan serampangan, melainkan bagian dari strategi efisiensi dan efektivitas anggaran dalam mendukung distribusi pangan nasional.
“Kami menjalankan amanat Presiden agar pembangunan dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat guna. Dalam pembangunan fisik saja kami bisa menekan biaya hingga setengah indeks nasional. Pengadaan kendaraan pun prinsipnya sama,” ujarnya di Jakarta.
Nilai kontrak pengadaan pikap disebut mencapai Rp24,66 triliun. Angka tersebut, kata Joao, sudah melalui kajian komprehensif, termasuk perbandingan dengan produsen yang beroperasi di dalam negeri. Dengan pembelian pikap dalam jumlah besar, harga yang diperoleh diklaim hampir 50 persen lebih rendah dibanding kendaraan 4×4 sekelas di pasar domestik.
Impor pikap dilakukan dari produsen otomotif India, yakni Mahindra dan Tata Motors. Joao menegaskan, kedua perusahaan tersebut memiliki reputasi global dan pengalaman panjang di industri otomotif.
“Tata bahkan mengakuisisi merek besar seperti Land Rover dan Iveco. Jadi ini bukan perusahaan sembarangan,” tegasnya.
Menjawab kekhawatiran publik soal ketersediaan suku cadang pikap dan layanan purna jual, Joao memastikan hal itu telah menjadi bagian dari klausul kontrak. Menurutnya, industri otomotif tidak mungkin mengabaikan after-sales service karena menyangkut reputasi global mereka.
Distribusi kendaraan pikap juga telah dimulai. Sebanyak 200 unit disebut sudah tiba dan disalurkan, 400 unit akan menyusul, dan hingga akhir bulan ditargetkan 1.000 unit masuk ke Indonesia untuk ditempatkan di titik distribusi koperasi.
Joao membantah tudingan bahwa impor pikap tersebut mematikan industri lokal. Untuk kendaraan roda enam dan sektor karoseri, Agrinas mengklaim telah menyerap 80–90 persen kapasitas karoseri nasional dalam program yang sama.
“Kami ingin memberikan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat. Biarkan produsen berkompetisi secara fair agar masyarakat mendapatkan harga terbaik,” katanya.
Meski demikian, kebijakan impor pikap dalam skala besar tetap menuai kritik. Sejumlah kalangan mempertanyakan dampaknya terhadap industri otomotif nasional dan neraca perdagangan. Namun Agrinas bersikukuh, prioritas utama mereka adalah memastikan distribusi logistik koperasi desa berjalan cepat, efisien, dan tepat sasaran.
