JAKARTA — Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) di tengah tekanan krisis global yang dipicu konflik Timur Tengah.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ancaman terhadap pasokan bahan bakar akibat eskalasi perang yang melibatkan Irak, Amerika Serikat, dan Israel.
Pengumuman itu diterbitkan hanya beberapa jam setelah Kementerian Energi Filipina mengungkap rencana peningkatan produksi listrik berbasis batu bara guna menekan lonjakan tarif listrik.
Melalui kebijakan ini, Departemen Energi Filipina diberi kewenangan melakukan pembayaran di muka hingga 15 persen untuk mengamankan kontrak pasokan bahan bakar.
Pemerintah juga menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan dan spekulasi harga yang berpotensi memperburuk krisis energi domestik.
Di sektor transportasi, sejumlah langkah mitigasi disiapkan, mulai dari subsidi bahan bakar untuk angkutan umum hingga pengurangan bahkan penangguhan tarif tol dan biaya penerbangan guna menekan beban masyarakat.
Tak hanya itu, percepatan bantuan sosial juga diprioritaskan untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi.
Menteri Energi Filipina, Sharon Carin, mengungkapkan lonjakan harga LNG atau gas alam cair memaksa pemerintah kembali mengandalkan batu bara sebagai solusi jangka pendek.
“Saat ini kondisi global tidak memungkinkan untuk bergantung penuh pada LNG. Batu bara menjadi opsi realistis untuk menjaga stabilitas pasokan listrik,” ujarnya.
Saat ini sekitar 60 persen pasokan listrik Filipina masih bergantung pada batu bara. Pemerintah pun membuka opsi peningkatan impor, termasuk dari Indonesia sebagai salah satu pemasok utama.
Langkah tersebut direncanakan mulai berjalan paling cepat pada 1 April 2026, seiring jaminan pasokan dari Indonesia yang disebut tidak akan dibatasi.
Sebagai salah satu negara dengan biaya energi tertinggi di kawasan, Filipina menghadapi tekanan serius akibat ketergantungan pada impor bahan bakar. Dalam situasi ini, kebijakan darurat menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas energi sekaligus meredam dampak ekonomi yang lebih luas.
