JAKARTA – Pemerintah Indonesia tak tinggal diam menghadapi penilaian negatif lembaga global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung “turun tangan” dengan mendatangi kantor International Monetary Fund, World Bank, hingga Standard & Poor’s (S&P) dalam lawatan padatnya ke Amerika Serikat.
Langkah itu dilakukan untuk meluruskan persepsi sekaligus menjelaskan kondisi riil ekonomi Indonesia yang dinilai masih solid.
Hasilnya, sinyal positif mulai terlihat.
Dalam pertemuan dengan S&P, Purbaya mengungkapkan bahwa outlook ekonomi Indonesia tetap berada pada level stabil. Bahkan, ada indikasi kuat peringkat kredit Indonesia aman dalam jangka menengah.
“Mereka bilang kira-kira dua tahun ke depan peringkat kita masih aman,” ujar Purbaya.
Ia mengaku sempat ditanya oleh pihak S&P terkait reaksinya terhadap hasil penilaian tersebut.
“Saya dibilang, kenapa kaget? Apakah expect turun? Saya bilang tidak. Memang seperti itu karena fondasi kita kuat,” tegasnya.
Menurutnya, S&P menilai kinerja ekonomi Indonesia masih baik meski ada tekanan global dan kebutuhan konsolidasi di beberapa sektor.
“Secara umum mereka melihat performa kita tetap bagus, sehingga outlook-nya stabil,” jelasnya.
Meski demikian, evaluasi lanjutan tetap akan dilakukan pada Juni mendatang. S&P dijadwalkan kembali melakukan penilaian untuk memastikan konsistensi kebijakan fiskal Indonesia.
“Mereka akan datang ke Indonesia untuk double check apakah kita masih sesuai ekspektasi,” katanya.
Tak hanya S&P, Purbaya juga melakukan pertemuan dengan Bank Dunia yang sebelumnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam dialog tersebut, ia mengungkapkan adanya pengakuan dari pihak Bank Dunia bahwa penilaian mereka bisa saja terlalu cepat.
“Saya bilang ke mereka, nanti kami buktikan proyeksi itu salah. Ekonomi kita bisa tumbuh lebih tinggi,” ujarnya.
Pemerintah sendiri optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5,5 persen, ditopang oleh stabilitas fiskal, kinerja perdagangan, dan daya tahan konsumsi domestik.
Langkah aktif Purbaya menemui langsung lembaga-lembaga global ini dinilai sebagai strategi ofensif pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Di tengah tekanan global, pemerintah ingin memastikan satu pesan tegas: ekonomi Indonesia tidak selemah yang dipersepsikan.
