GARUT — Birokrasi tak boleh jadi penghalang layanan kesehatan. Itu yang dibuktikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut saat “jemput bola” melayani warga pengidap gangguan jiwa.
Melalui Tim Reaksi Cepat Kegawatdaruratan Adminduk (T-Rekk), petugas mendatangi langsung pasien di Puskesmas Limbangan, Kamis (16/4/2026).
Bukan sekadar kunjungan. Perekaman data kependudukan dilakukan di ruang perawatan. Cepat. Humanis. Tanpa mengganggu proses medis.
Langkah ini memastikan pasien tetap memiliki identitas resmi. Syarat penting untuk mengakses layanan kesehatan dan jaminan sosial.
Plt Kepala Disdukcapil Garut, Natsir Alwi, menegaskan tak boleh ada warga tertinggal hanya karena urusan administrasi.
“Kami tidak ingin ada warga terhambat berobat karena tidak punya KTP atau KK,” tegasnya.
Menurutnya, T-Rekk hadir memang untuk memotong rantai birokrasi yang berbelit.
Petugas dibekali perangkat mobile untuk perekaman biometrik, mulai dari foto wajah hingga sidik jari.
Targetnya jelas: warga dalam kondisi darurat atau tidak memungkinkan datang ke kantor dinas.
Layanan ini juga gratis. Tanpa pungutan. Tanpa syarat rumit.
Disdukcapil Garut bahkan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui kasus serupa.
Harapannya, tak ada lagi warga rentan kehilangan hak hanya karena tak punya identitas.
Di tengah stigma terhadap ODGJ, langkah ini jadi pesan kuat: negara harus hadir. Bukan menunggu.
