JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bandung mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekurangan tenaga pendidik akibat gelombang pensiun guru ASN dalam beberapa tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri konsultasi dan koordinasi peningkatan layanan pendidikan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dadang Supriatna atau KDS mengungkapkan lebih dari 3.000 guru ASN di Kabupaten Bandung akan memasuki masa pensiun pada periode 2026 hingga 2030.
Menurutnya, kondisi itu berpotensi memicu ketimpangan layanan pendidikan jika tidak segera diantisipasi sejak sekarang.
“Kita harus mulai menyiapkan strategi dari sekarang. Jangan sampai ke depan terjadi ketimpangan layanan pendidikan akibat kekurangan guru,” ujar KDS.
Selain menghadapi ancaman pensiun massal guru ASN, Kabupaten Bandung saat ini juga masih mengalami kekurangan ribuan tenaga pendidik di berbagai jenjang sekolah.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Bandung mengusulkan optimalisasi rombongan belajar melalui pembatasan kapasitas maksimal siswa di tingkat SD dan SMP agar kebutuhan guru lebih proporsional dengan daya tampung sekolah.
“Penataan rombongan belajar ini penting agar kebutuhan guru dan daya tampung sekolah lebih proporsional serta mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan,” katanya.
Selain itu, Pemkab Bandung juga mendorong penguatan rekrutmen guru ASN dan PPPK, pemerataan distribusi tenaga pengajar, serta penataan kebutuhan guru jangka panjang di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, KDS turut mengusulkan penguatan literasi dasar melalui penerapan kurikulum baca tulis hitung (calistung) sebagai muatan lokal wajib di sekolah.
Pihak Kemendikdasmen menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan strategis dari Pemerintah Kabupaten Bandung guna meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan layanan pendidikan.
