NEW YORK – Pemerintah Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap meningkatnya pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan pencegatan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla oleh Israel.
Sikap tegas itu disampaikan Deputi Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Widya Sadnovic dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di New York, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Dubes Widya lebih dulu menyampaikan duka atas gugurnya prajurit TNI, Kopral Rico Pramudia, anggota pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon yang meninggal akibat serangan bersenjata.
Menurut Widya, tragedi tersebut menjadi alarm serius bagi dunia internasional bahwa hukum kemanusiaan internasional mulai diabaikan.
“Ini bukan sekadar kehilangan bagi Indonesia, tetapi pengingat tragis ketika hukum humaniter mulai dianggap opsional,” ujarnya.
Indonesia juga menyoroti insiden pencegatan Global Sumud Flotilla oleh pasukan Israel yang terjadi sehari sebelum sidang berlangsung. Dalam insiden itu, sejumlah aktivis dan relawan kemanusiaan ditahan, termasuk sembilan warga negara Indonesia.
Pemerintah RI mengutuk tindakan tersebut dan mendesak pembebasan seluruh penumpang tanpa syarat.
“Rentetan peristiwa ini bukan insiden terpisah, tetapi bagian dari krisis impunitas global yang semakin fatal,” tegas Widya.
Indonesia turut mengecam keras serangan berulang terhadap fasilitas kesehatan di Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang seharusnya mendapat perlindungan hukum internasional.
Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Indonesia menegaskan rumah sakit bukan target militer, tenaga medis bukan kombatan, dan pasien bukan korban sampingan perang.
Selain itu, Indonesia mendesak implementasi penuh Resolusi 2730 serta mendorong investigasi independen dan transparan terhadap setiap serangan yang menyasar pekerja kemanusiaan, tenaga medis, staf PBB, maupun pasukan penjaga perdamaian.
Menutup pidatonya, Widya mengingatkan bahwa kredibilitas Dewan Keamanan PBB tidak ditentukan oleh retorika, melainkan tindakan nyata menghentikan impunitas global.
“Mari kita hormati mereka yang telah gugur dengan melindungi mereka yang masih hidup,” pungkasnya.
