SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang secara resmi mengakselerasi program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif. Sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan nasional, Sumedang menargetkan seluruh kepala keluarga (KK) di daerah tersebut terdata dalam sistem digital.
Masyarakat kini didorong untuk mendaftar mandiri atau melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos melalui situs perlinsos.kemensos.go.id guna meminimalisir kecemburuan sosial.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, memimpin Rapat Koordinasi Digitalisasi Portal Perlinsos dan Kemiskinan pada Rabu (29/7/2026). Ia menegaskan bahwa digitalisasi adalah solusi atas keluhan masyarakat mengenai bansos yang tidak tepat sasaran selama ini. “Masalah bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada pemborosan anggaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Digitalisasi adalah ikhtiar agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujar Dony.
Hingga saat ini, tercatat 11.217 KK telah terdaftar dari target total sekitar 458.000 KK di seluruh wilayah Sumedang.
Untuk mengejar target pendataan tersebut, Bupati Dony menginstruksikan mobilisasi unsur pentahelix sebagai agen Portal Perlinsos. Penambahan agen melibatkan berbagai elemen strategis, mulai dari RT/RW, guru, operator madrasah, BKPRMI, forum pesantren, hingga para penyuluh agama, pertanian, dan perikanan. Orkestrasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat verifikasi data di lapangan.
Selain itu, layanan pendaftaran Portal Perlinsos juga akan dihadirkan dalam setiap kegiatan pemerintahan sebagai strategi crosscutting agar akses masyarakat semakin mudah dan merata.
Dony juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat. Program ini bukan hanya soal menerima bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian. “Program ini harus berjalan seiring dengan perubahan mindset masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bansos,” tegasnya.
Sosialisasi masif terus digencarkan agar warga segera mendaftarkan diri. Data yang masuk akan diverifikasi ketat untuk menentukan kelayakan penerima. Dengan sistem ini, Sumedang berharap dapat menciptakan ekosistem perlindungan sosial yang adil, akuntabel, dan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat secara signifikan.
