SUMEDANG – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) di Aula Tampomas, PPS Lantai 3, Kamis (30/7/2026). Didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila dan Sekda Hj. Tuti Ruswati, rapat ini menghasilkan sejumlah instruksi strategis untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, mempercepat penanganan kemiskinan, serta memperbaiki infrastruktur jalan. Bupati Dony menegaskan bahwa penanganan krisis air dan potensi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid melibatkan TNI, Polri, BPBD, Perumda Air Minum, hingga masyarakat.
Dalam arahannya pada Rakor Forkopimda, Bupati Dony menginstruksikan seluruh camat untuk bertindak sebagai koordinator utama di wilayah masing-masing. Tugas mereka meliputi pemutakhiran data desa rawan kekeringan, pemantauan kondisi harian, dan percepatan pelaporan. “Deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan harus menjadi dasar prioritas. Kami akan optimalkan irigasi, embung, dan waduk untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Dony. Ia juga menekankan pentingnya distribusi air bersih yang cepat melalui koordinasi BPBD dan layanan darurat 112, serta normalisasi sungai sebagai antisipasi banjir di musim penghujan mendatang.
Selain isu lingkungan, Rakor Forkopimda juga menyoroti percepatan perbaikan infrastruktur. Bupati memerintahkan optimalisasi Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menangani jalan berlubang, kerusakan drainase, dan titik rawan longsor secara responsif. Seluruh perangkat daerah juga diminta melaksanakan Jumat Bersih serentak dengan fokus pembersihan saluran air. Penganggaran melalui Perubahan APBD dipercepat untuk rehabilitas jalan dan trotoar. “Pelayanan pemerintah harus cepat, responsif, dan langsung dirasakan masyarakat. Jangan ada keluhan yang berlarut-larut,” tegas Dony dalam forum tersebut.
Di akhir sesi Rakor Forkopimda, Bupati Dony kembali menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta penanganannya berbasis data melalui validasi penerima bantuan sosial dan digitalisasi perlindungan sosial. “Tugas negara adalah menyejahterakan masyarakat. Lakukan monitoring evaluasi berkala agar setiap persoalan segera tertangani,” pungkasnya. Edukasi masyarakat mengenai penghematan air dan kesiapsiagaan bencana juga digencarkan untuk membangun ketahanan komunitas menghadapi tantangan iklim dan ekonomi.
