TASIKMALAYA – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya mendorong pengaktifan kembali layanan kereta api lokal di wilayah Tasikmalaya dan kawasan Priangan Timur.
Usulan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan moda transportasi, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi, pembuka akses pendidikan, serta penguat konektivitas sosial antarwilayah.
Dorongan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar pada Senin (14/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, PD KAMMI Tasikmalaya berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya unsur DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung.
Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, mengatakan, stasiun-stasiun seperti Manonjaya, Rajapolah, Indihiang, Awipari, hingga Ciawi memiliki potensi untuk kembali menjadi simpul mobilitas masyarakat apabila didukung layanan kereta api lokal.
“Kereta api lokal bukan hanya tentang bagaimana masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah tentang bagaimana kita membuka kembali konektivitas antarkawasan, menghidupkan simpul-simpul ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan menghadirkan alternatif transportasi yang lebih terjangkau,” ujar Syafiq dalam siaran persnya.
Menurut dia, kemudahan akses transportasi dapat menimbulkan efek berganda terhadap berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, hingga aktivitas sosial antarwilayah.
“Bayangkan jika stasiun-stasiun kecil seperti Manonjaya atau Rajapolah kembali ramai. Akan ada kehidupan baru yang tumbuh di sekitarnya—peluang usaha baru bagi warga lokal dan mobilitas yang semakin terbuka bagi semua kalangan,” katanya.
PT KAI Buka Peluang Kajian
Dalam audiensi tersebut, perwakilan PT KAI Daop 2 Bandung menyampaikan bahwa pengembangan layanan kereta api lokal di Tasikmalaya secara prinsip memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut.
Pengembangan kereta komuter di sejumlah wilayah Jawa Barat menjadi salah satu gambaran bahwa transportasi berbasis rel memiliki peluang untuk mendukung sistem mobilitas regional.
Namun, PT KAI menekankan bahwa rencana tersebut membutuhkan kajian menyeluruh. Sejumlah aspek yang harus diperhitungkan antara lain kondisi jalur rel, kesiapan sarana dan prasarana, aspek teknis-operasional, serta analisis potensi jumlah penumpang.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menilai gagasan pengaktifan kembali kereta api lokal relevan dengan arah perencanaan transportasi daerah.
Integrasi antarmoda menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan, yakni dengan menghubungkan layanan kereta api dengan angkutan umum lainnya agar sistem transportasi lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.
DPRD Kota Tasikmalaya juga menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Lembaga legislatif itu siap memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai langkah awal untuk menyampaikan usulan pengembangan layanan kereta api lokal kepada pemerintah pusat dan PT KAI.
Dorong Forum Kolaborasi Priangan Timur
PD KAMMI Tasikmalaya menilai pengembangan transportasi regional tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pemerintah daerah. Sebab, jalur dan manfaat layanan kereta api lokal berpotensi menjangkau sejumlah wilayah di Priangan Timur.
Karena itu, KAMMI mengusulkan pembentukan forum kolaborasi lintas daerah yang melibatkan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kajian, kebutuhan, serta strategi integrasi transportasi regional yang saling menguntungkan.
“Kami berharap ini tidak berhenti pada audiensi hari ini. Kami ingin ada langkah konkret dan berkelanjutan. Semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk merumuskan kajian dan langkah strategis menuju hadirnya kereta api lokal,” tegas Syafiq.
Menurut KAMMI, kereta api lokal dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Tasikmalaya dan Priangan Timur sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
Konektivitas yang lebih baik dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan lapangan kerja.
Selain itu, transportasi publik yang terintegrasi berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.
PD KAMMI Tasikmalaya menegaskan akan terus mengawal isu tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial mahasiswa dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
