MOSKOW — Kemenangan telak Partai Rusia Bersatu dalam pemilu parlemen Rusia, Senin (21/9/2026), bukan sekadar kemenangan elektoral biasa. Di baliknya, ada arsitektur politik yang perlahan menutup setiap celah bagi pergantian kekuasaan di Kremlin.
Rusia Bersatu didirikan pada 2001 dari penggabungan partai-partai pendukung Kremlin. Sejak awal, partainya dirancang bukan sebagai kendaraan ideologis, melainkan sebagai instrumen stabilitas kekuasaan Putin. Partai ini menguasai Duma sejak 2003 dan tidak pernah kehilangan mayoritas sejak saat itu.
Titik krusial terjadi pada 2020. Amandemen konstitusi yang disahkan melalui referendum—dikritik sebagai tidak bebas—mereset penghitungan masa jabatan Putin menjadi nol. Artinya, ia berpeluang memimpin hingga 2036, atau total 32 tahun di kursi presiden. Amandemen itu juga memperkuat kekuasaan presiden atas peradilan dan parlemen.
Pemilu 2026 digelar tanpa kehadiran kandidat anti-perang Ukraina. Partai Komunis Rusia hanya meraih 13,8 persen, LDPR sekitar 9 persen, dan New People berada di ambang batas. Pemungutan suara mencakup Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia—wilayah yang dicaplok Rusia namun ditolak Ukraina dan dunia internasional.
Kremlin menyebut hasil ini bukti dukungan rakyat. Namun, prosesnya diwarnai serangan drone Ukraina ke Moskow dan serangan siber yang menurut KPU Pusat Rusia dilakukan kelompok terorganisasi berbasis kecerdasan buatan.
Dengan parlemen yang loyal, konstitusi yang sudah diamandemen, dan oposisi yang tersingkir, pertanyaan bukan lagi apakah Putin bisa berkuasa seumur hidup—melainkan apa yang tersisa untuk menghentikannya.
Sumber: Reuters, AP, TASS, Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia
