MEDAN – Pergantian Direktur Utama PT PLN dari Darmawan Prasodjo ke Suroso Isnandar via RUPSLB pada 14 Oktober 2026 disikapi positif oleh Forum Alumni BEM (FABEM) DPW Sumut dan Relawan Masker Pragi. Ketua DPW FABEM Rinno Hadinata menilai regenerasi ini realistis mengingat track record Suroso yang mumpuni di sektor EBT. Namun, ia menekankan syarat mutlak: Dirut baru wajib mengakomodir kepentingan internal, terutama merangkul Serikat Pekerja (SP) PLN sebagai instrumen vital menuju BUMN berkelas dunia.
Masyarakat juga menantikan kebijakan populis yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga kesejahteraan insan kelistrikan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum DPP FABEM Tody Ardiansyah Prabu menyebut pergantian ini sebagai penyegaran manajemen yang konstruktif. Ia mengingatkan bahwa tantangan PLN ke depan sangat berat, mulai dari keandalan pasokan hingga transisi energi berkelanjutan. Untuk mencapainya, kolaborasi antara direksi, komisaris, SP PLN, dan pemangku kepentingan eksternal adalah harga mati. Tanpa *sinergi Serikat Pekerja PLN*, target efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan hanyalah angan-angan.
Tody berharap Suroso mampu melanjutkan program bermanfaat sekaligus menghadirkan terobosan baru yang responsif terhadap dinamika ketenagalistrikan nasional yang semakin kompleks.
Secara tata kelola, pergantian pimpinan harus tetap berpijak pada UU BUMN dan prinsip Good Corporate Governance. Keberhasilan kepemimpinan baru tidak boleh hanya diukur dari laporan keuangan, melainkan dari dampak nyata bagi publik. Keandalan listrik, pemerataan akses, dan kecepatan penanganan aduan adalah indikator kinerja yang sesungguhnya. FABEM dan Masker Pragi menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah fondasi kepercayaan masyarakat.
Jika *pergantian Dirut PLN* ini hanya berganti wajah tanpa mengubah budaya kerja yang partisipatif, maka momentum regenerasi akan sia-sia dan berpotensi mengulang kesalahan masa lalu yang merugikan negara serta rakyat.
Pada akhirnya, selamat bertugas kepada Suroso Isnandar bukan sekadar basa-basi seremonial. Ini adalah mandat moral untuk membuktikan bahwa kepemimpinan BUMN dapat berjalan harmonis antara profitabilitas dan keberpihakan sosial. Keterbukaan ruang dialog dengan serikat pekerja dan elemen masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan transformasi PLN.
Publik akan terus mengawal apakah janji “energi baru” dalam struktur manajemen benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan yang membumi, profesional, dan memanusiakan seluruh insan kelistrikan demi ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
