SUMEDANG – Kabupaten Sumedang menargetkan diri bebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2027 mendatang. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Pemkab Sumedang resmi ditunjuk sebagai pilot project program Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Peduli Pendidikan oleh Perpustakaan Nasional RI.
Tingginya angka ATS di Provinsi Jawa Barat menjadi latar belakang utama peluncuran program strategis ini. Di Kabupaten Sumedang sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 5.000 anak yang saat ini terpaksa harus putus sekolah karena berbagai kendala, mulai dari masalah ekonomi hingga geografis.
Menghadapi persoalan besar tersebut, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dan akan mengerahkan ribuan relawan di lapangan. Berbagai unsur mulai dari relawan Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT/RW, hingga kepala sekolah akan dikerahkan untuk memburu dan mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah.
Kepala Perpusnas RI, Prof. Aminudin, menjelaskan bahwa gerakan ini menggunakan literasi sebagai kunci pembuka akses pendidikan yang sempat terputus. Program ini dijalankan melalui tiga langkah konkret, yaitu temukan, dampingi, lalu kembalikan anak ke sekolah formal maupun nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pemilihan Sumedang sebagai lokasi percontohan nasional bukan tanpa alasan yang jelas karena daerah ini memiliki ekosistem pendidikan yang sangat kuat. Selain itu, kemampuan digital yang sudah matang serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi modal utama yang diyakini bisa menyukseskan program ini.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut hangat inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya peran literasi bagi kemajuan masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang literat akan lebih mudah mengambil keputusan tepat dan sangat membantu pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menilai bahwa persoalan ATS membutuhkan terobosan yang radikal dan nyata, bukan sekadar wacana. Ia menilai Sumedang sangat tepat menjadi percontohan karena memiliki rekam jejak panjang sebagai pusat pendidikan di Jawa Barat.
Untuk mendukung pergerakan para relawan di lapangan, pemerintah daerah juga akan menyediakan data lokasi sekolah dan PKBM yang valid. Data komprehensif ini akan menjadi acuan penting untuk mengarahkan anak-anak yang ditemukan ke satuan pendidikan yang paling sesuai dengan kondisi mereka.
Pemkab Sumedang memastikan bahwa upaya penjemputan kembali anak ke sekolah ini tidak akan berhenti pada tahap pendataan semata. Pendampingan berkelanjutan akan diberikan oleh para guru dan relawan agar anak-anak tersebut tidak kembali putus sekolah di kemudian hari.
Melalui kolaborasi masif antara pemerintah, relawan, dan masyarakat, penanganan ATS di Sumedang diharapkan berjalan jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah ini menjadi harapan baru bagi ribuan anak untuk kembali belajar, mengembangkan potensi diri, dan meraih masa depan yang lebih cerah.
