GARUT – Ada satu wilayah kecil di Garut yang pernah “kebal” terhadap pajak kolonial Belanda.
Tidak ada kerja paksa. Tidak ada pungutan hasil bumi. Tidak ada tekanan sebagaimana lazimnya rakyat pribumi pada masa VOC dan Hindia Belanda.
“Wilayah itu bernama Tanjung Singuru,” kata Pegiat Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat dan Dewan Adat Kabupaten Garut (DAKG) Kang Oos Supyadin.
Kini masuk wilayah Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
Yang menarik, keistimewaan itu bukan diberikan kepada seorang bangsawan perang. Bukan pula kepada penguasa kerajaan besar.
“Melainkan kepada seorang ulama. Namanya: Syekh Nur Faqih,” ujar Kang Oos.
Dalam sejarah Nusantara, sangat jarang ada seorang pemimpin pesantren memperoleh semacam “otonomi khusus” dari kolonial.
Belanda terkenal keras terhadap wilayah yang sulit dikendalikan. Tetapi terhadap Syekh Nur Faqih, mereka justru mengambil jalan berbeda: kompromi.
Mengapa?
Jawabannya kemungkinan bukan semata karena kekuatan politik. Tapi karena pengaruh sosial dan spiritualnya terlalu besar untuk disentuh secara frontal.
Di Tanjung Singuru, Syekh Nur Faqih bukan sekadar ulama. Ia adalah pemimpin masyarakat, pengatur ekonomi kampung, penjaga harmoni sosial, sekaligus simbol legitimasi budaya Sunda-Islam.
Wilayah yang dipimpinnya mencakup 12 kampung. Batas timurnya Batu Nanceb. Baratnya Cidadali. Selatan Geger Pasang. Utaranya Gunung Gede.
Sebuah kawasan yang pada zamannya praktis menjadi “negara kecil” berbasis pesantren.
“Rakyat di wilayah itu tidak dipungut pajak. Tidak diwajibkan kerja rodi,” ungkap Kang Oos.
Sebuah hak istimewa yang bahkan sulit dibayangkan pada era kolonial.
Belanda tampaknya memahami satu hal: memusuhi Syekh Nur Faqih sama artinya memantik perlawanan sosial yang luas di kawasan Priangan.
Maka dipilihlah pendekatan lunak.
Ini pola yang sebenarnya sering muncul dalam sejarah kolonial: kekuasaan asing kerap bernegosiasi dengan elite lokal yang memiliki pengaruh moral tinggi.
Dan Syekh Nur Faqih termasuk di antaranya.
Yang juga menarik adalah garis nasabnya.
Dari jalur ibu, ia disebut memiliki hubungan dengan trah Kerajaan Timbanganten.
Sementara dari garis ayah, nasabnya tersambung ke Kesultanan Cirebon hingga kepada Sunan Gunung Jati.
Artinya, Syekh Nur Faqih berdiri di persimpangan penting antara darah bangsawan Sunda dan tradisi dakwah Islam pesisir Jawa.
Ia bukan hanya pewaris budaya lokal, tetapi juga bagian dari mata rantai besar islamisasi di Tatar Sunda.
Karena itu pengaruhnya melampaui pesantren.
Ia membangun jaringan keilmuan.
“Kesembilan putranya menyebar mendirikan pesantren di berbagai wilayah Garut hingga Bandung. Dari Copong, Tarogong, Gurundung, sampai Paseh,” tutur Kang Oos.
Model seperti ini mirip jaringan dakwah tradisional Nusantara: kekuasaan dibangun bukan lewat tentara, melainkan lewat murid.
Bukan lewat benteng, tetapi lewat pesantren.
Sayangnya, sejarah lokal seperti ini sering kalah oleh narasi besar nasional.
Anak-anak Sunda lebih hafal tokoh dari luar daerah dibanding ulama yang membentuk fondasi sosial daerahnya sendiri.
Padahal tokoh seperti Syekh Nur Faqih memberi pelajaran penting: bahwa identitas Sunda tidak pernah bertentangan dengan Islam.
Keduanya justru saling menguatkan.
Tradisi “silih asih, silih asah, silih asuh” hidup berdampingan dengan dakwah pesantren.
Dan Tanjung Singuru menjadi salah satu contohnya.
Sebuah wilayah kecil yang pernah berdiri tegak karena kewibawaan ilmu.
Bukan karena senjata.
Bukan pula karena kekayaan.
Melainkan karena kepercayaan rakyat kepada seorang ulama.
Itulah kekuatan paling mahal dalam sejarah: legitimasi moral.
Dan Syekh Nur Faqih pernah memilikinya di Garut.
