Oleh : Sony Fitrah Perizal, Ketua JAringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat
DONALD Trump mungkin sedang menghadapi lawan yang tidak ia perkirakan sebelumnya.
Bukan Iran.
Melainkan Kongres Amerika Serikat sendiri.
Ketika DPR AS mengesahkan War Powers Resolution yang membatasi ruang gerak Presiden dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran, yang terjadi sebenarnya bukan sekadar perdebatan prosedur ketatanegaraan. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih besar: siapa yang berhak menentukan arah perang Amerika.
Di satu sisi ada Trump dengan seluruh instrumen kekuasaan eksekutifnya. Di sisi lain ada Kongres yang mulai mengingatkan bahwa Amerika bukan kerajaan, dan Presiden bukan panglima perang yang bisa bertindak tanpa batas.
Di sinilah menariknya.
Perang melawan Iran ternyata melahirkan perang baru di Washington.
Sejarah Amerika menunjukkan bahwa hampir semua perang besar selalu menghasilkan konflik politik di dalam negeri.
Perang Vietnam menghancurkan karier politik banyak presiden.
Perang Irak mengguncang legitimasi pemerintahan George W. Bush.
Perang Afghanistan bahkan berakhir dengan penarikan pasukan yang dianggap memalukan oleh banyak kalangan.
Kini Iran berpotensi menjadi babak berikutnya.
Trump memang masih memiliki kewenangan sebagai Commander in Chief. Ia masih bisa menggerakkan kapal induk, pesawat pembom, hingga rudal jelajah tanpa harus meminta izin harian kepada Kongres.
Namun politik memiliki hukum yang berbeda dari medan perang.
Tank bisa diperintah bergerak.
Suara anggota parlemen tidak.
Mengapa DPR tiba-tiba bergerak?
Jawabannya sederhana: biaya.
Dalam politik Amerika, patriotisme selalu penting.
Tetapi harga bensin lebih penting.
Setelah konflik dengan Iran memanas, pasar energi global langsung bereaksi. Risiko gangguan di Selat Hormuz kembali menjadi momok.
Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur sempit itu.
Begitu ancaman muncul, harga energi bergerak naik.
Inflasi yang selama ini menjadi momok ekonomi Amerika kembali mengintip dari balik pintu.
Bagi anggota DPR yang akan menghadapi pemilu sela 2026, kenaikan harga bensin jauh lebih menakutkan daripada rudal Iran.
Karena pemilih Amerika tidak memilih berdasarkan peta geopolitik.
Mereka memilih berdasarkan isi dompet.
Ada fakta yang lebih menarik lagi.
Resolusi ini tidak hanya didukung Partai Demokrat.
Sejumlah anggota Partai Republik ikut membelot.
Jumlahnya memang tidak besar.
Tetapi cukup untuk mengirim pesan politik yang keras.
Retakan mulai terlihat.
Selama ini Trump membangun citra sebagai pemimpin yang mampu menyatukan basis konservatif Amerika.
Namun perang selalu memiliki kemampuan unik: memecah koalisi yang paling solid sekalipun.
Terutama ketika perang mulai memakan biaya ekonomi dan politik.
Lalu bagaimana Iran membaca situasi ini?
Sangat mungkin dengan senyum tipis.
Dalam teori hubungan internasional, lawan yang mengetahui adanya perpecahan politik domestik di negara rival biasanya mendapatkan keuntungan strategis.
Teheran kini melihat sesuatu yang tidak terlihat beberapa bulan lalu.
Amerika tidak sepenuhnya kompak.
Gedung Putih ingin terus menekan.
Kongres mulai mengerem.
Situasi seperti ini meningkatkan posisi tawar Iran.
Mereka bisa menunggu.
Tidak perlu terburu-buru membuat konsesi.
Tidak perlu tergesa memasuki meja perundingan.
Karena waktu mungkin sedang bekerja untuk mereka.
Yang sedang dipertaruhkan sebenarnya bukan hanya hubungan AS-Iran.
Tetapi masa depan tatanan global.
Jika Kongres berhasil membatasi ruang gerak Trump, dunia akan melihat kembalinya mekanisme checks and balances dalam kebijakan luar negeri Amerika.
Risiko perang regional berkurang.
Pasar minyak lebih tenang.
Investor global lebih percaya diri.
Ekonomi dunia bernapas lebih lega.
Namun jika Trump memilih mengabaikan tekanan politik tersebut, situasinya berbeda.
Konflik konstitusional antara Gedung Putih dan Kongres bisa membesar.
Polarisasi politik Amerika semakin dalam.
Dan Iran mungkin melihat peluang untuk menguji batas kesabaran Washington.
Di sinilah pelajaran geopolitiknya.
Sering kali dunia terlalu fokus pada kapal induk, pesawat siluman, rudal hipersonik, atau drone tempur.
Padahal dalam demokrasi, kekuatan terbesar kadang bukan berada di medan perang.
Melainkan di ruang sidang parlemen.
Suara voting bisa sama dahsyatnya dengan ledakan rudal.
Keputusan seorang legislator bisa mengubah arah sejarah sama besarnya dengan keputusan seorang jenderal.
Karena itu, pengesahan War Powers Resolution bukan sekadar berita legislatif.
Ia adalah sinyal.
Bahwa sebagian elite Amerika mulai bertanya: apakah perang ini benar-benar layak dilanjutkan?
Pertanyaan itu mungkin belum menghentikan perang.
Tetapi sejarah menunjukkan, banyak perang besar berakhir justru ketika pertanyaan semacam itu mulai terdengar semakin keras dari dalam negeri sendiri.
Dan bagi Trump, mungkin inilah tantangan sesungguhnya.
Bukan menghadapi Iran.
Melainkan menghadapi Washington.
