BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna bergerak cepat mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi tiga persoalan lingkungan yang membayangi masyarakat, yakni banjir, sampah, dan potensi kekeringan saat musim kemarau.
Langkah itu ditandai dengan rapat koordinasi khusus lintas sektoral yang digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Selasa (9/6/2026), melibatkan Pemkab Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Citarum, para camat, organisasi masyarakat, hingga unsur pentahelix.
Bupati yang akrab disapa KDS menegaskan, kompleksitas persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci percepatan penanganan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa mencari solusi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung,” kata KDS.
Dalam rakor tersebut, salah satu fokus utama adalah percepatan penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan seperti Dayeuhkolot, Tegalluar, dan wilayah rawan genangan lainnya.
KDS mengungkapkan, BBWS Citarum akan melakukan normalisasi sungai, terutama di kawasan muara dan titik-titik yang selama ini menjadi penyebab banjir. Program tersebut akan disinergikan dengan kegiatan Satgas Citarum serta tim pentahelix yang telah terbentuk di tingkat kecamatan.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bandung berencana mengalokasikan anggaran pengadaan tiga unit ekskavator melalui perubahan APBD 2026. Alat berat itu akan digunakan untuk pengerukan sedimentasi dan pemeliharaan sungai secara berkelanjutan.
“Kita ingin ada sistem pemeliharaan yang berkesinambungan sehingga sungai tetap terjaga dan risiko banjir dapat diminimalkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkab Bandung juga menyiapkan pembangunan danau retensi di kawasan Tegalluar dan Sukamanah sebagai langkah strategis menahan limpasan air saat musim hujan.
Di sektor persampahan, KDS menyoroti keberadaan 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang belum seluruhnya beroperasi optimal. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi sekaligus memperkuat dukungan sarana dan operasional.
Menariknya, Pemkab Bandung juga akan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa guna menekan volume sampah dari sumbernya.
“Sambil menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional, peran KDMP akan kita optimalkan sebagai bank sampah desa,” katanya.
KDS juga telah menginstruksikan seluruh kepala desa untuk memperkuat pengelolaan sampah sejak tingkat RT dan RW.
Sementara menghadapi ancaman musim kemarau, Pemkab Bandung mulai memetakan wilayah rawan kekeringan. Koordinasi dengan PDAM dan BPBD dilakukan untuk menyiapkan distribusi air bersih melalui tangki dan tandon air.
“Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu sejak sekarang kita harus mempersiapkan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan,” tegasnya.
Di bidang pertanian, pemerintah daerah juga mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Dari 546 titik yang diusulkan, pemerintah pusat telah menyetujui anggaran Rp334 miliar untuk tahun ini.
Selain fokus pada infrastruktur lingkungan, KDS juga meluncurkan gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan pemerintahan. Ia akan menerbitkan instruksi agar seluruh ASN, pegawai Pemkab Bandung, dan kepala desa membawa tumbler atau botol minum isi ulang saat bekerja.
Sebagai pendukung kebijakan tersebut, Pemkab Bandung bersama PDAM akan menyediakan fasilitas water station di sejumlah titik pelayanan publik.
“Kita ingin mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Pengurangan sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja pemerintah,” pungkas KDS.
Langkah simultan yang dilakukan Pemkab Bandung ini diharapkan mampu menghadirkan solusi terintegrasi terhadap persoalan banjir, sampah, dan kekeringan yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan lingkungan di Kabupaten Bandung.
