CIMAHI – Ancaman penyempitan ruang fiskal di Kota Cimahi kini tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah membengkaknya beban belanja pegawai, Pemerintah Kota Cimahi diingatkan keras agar tidak menggunakan dalih keterbatasan anggaran sebagai tameng untuk mangkir dari komitmen pembangunan daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha, menegaskan bahwa tantangan keuangan yang dihadapi daerah memang nyata. Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar persoalan pelik tersebut tidak mengorbankan komitmen pembangunan daerah, melainkan harus dijawab dengan mendongkrak efektivitas birokrasi serta inovasi pendapatan.
Menurut Arlan, lonjakan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang menyedot porsi anggaran rutin yang sangat besar. Namun, esensi masalahnya bukan pada kuantitas pegawai, melainkan sejauh mana pemerintah mampu memastikan seluruh aparatur tersebut bekerja produktif demi mengawal komitmen pembangunan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana PPPK dan THL yang ada bisa benar-benar efektif dan menghasilkan kinerja,” ujar Arlan, Sabtu (20/6), seraya menambahkan bahwa efisiensi ketat wajib dilakukan tanpa mencederai pelayanan publik dalam skema komitmen pembangunan daerah.
Secara khusus, Arlan membidik janji-janji manis yang pernah dilontarkan oleh pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira, saat kontestasi Pilkada lalu. Baginya, visi-misi yang ditawarkan kepada konstituen merupakan kontrak moral yang wajib direalisasikan secara konkret.
Ujian sesungguhnya bagi duet kepemimpinan Ngatiyana-Adhitia adalah membuktikan kelincahan tata kelola pemerintahan di tengah impitan fiskal. Pemerintah daerah dituntut kreatif mencari terobosan pendapatan baru, sebab masyarakat hanya akan menilai hasil akhir dari realisasi program, bukan ratapan atas keterbatasan anggaran.
