BANDUNG – Upaya penguatan pertahanan maritim Indonesia lewat akuisisi peluru kendali (rudal) supersonik BrahMos asal India memasuki babak baru. Kendati pemerintah sudah mengamankan kesepakatan tingkat tinggi, TNI AL masih menanti ketetapan teknis dan instruksi lanjutan terkait operasional senjata tersebut.
Kesepakatan ini bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan kontrak pembelian BrahMos di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7). Proyek pembelian ini melibatkan anggaran senilai 450 juta dolar AS atau berkisar Rp7,6 triliun demi memboyong teknologi persenjataan baru tersebut ke tanah air.
Meskipun komitmen negara sudah ketok palu, kelanjutan pengadaan senjata ini masih berada di bawah wewenang Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul menegaskan, TNI AL saat ini dalam posisi menunggu koordinasi lanjutan dari pemerintah pusat.
“Sementara untuk kerja sama (BrahMos) dengan Indonesia, ini masih dalam penanganan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi, kita tunggu saja,” ujar Tunggul saat di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Senin (13/7).
Sebelum kontrak resmi disepakati Juli ini, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali sebenarnya sudah melempar sinyal, TNI AL memerlukan sistem rudal ini sebagai benteng utama wilayah pesisir.
“Untuk masalah alutsista terkait dengan rudal BrahMos, memang ini menjadi salah satu opsi,” ungkap Ali di dermaga KBT Sunda Kelapa, Jakarta, pada Desember 2025.
Ali memerinci, sistem pertahanan pantai pilihan TNI AL wajib memiliki kemampuan menghalau kekuatan laut lawan, terutama dalam skenario operasi amfibi atau serangan pendaratan pasukan asing. Kehadiran rudal penjelajah ini diproyeksikan mampu menyergap dan menahan manuver kapal perang musuh langsung di tengah laut sebelum mereka sempat mendekati daratan Indonesia.
Keseriusan tersebut bahkan sempat mewujud dalam diskusi teknis pada Agustus tahun lalu antara jajaran perwira TNI AL bersama pihak produsen, BrahMos Aerospace Private Limited. Pertemuan tersebut khusus memaparkan rencana integrasi senjata pada pangkalan-pangkalan laut strategis yang berada di jalur rawan yurisdiksi nasional.
Selain menyiapkan rudal untuk pertahanan darat ke laut, Kemhan di bawah kepemimpinan Sjafrie Sjamsoeddin juga tengah menimbang opsi perluasan teknologi ini ke udara. Pemerintah sedang mengkaji tawaran militer India untuk memodifikasi jet tempur Sukhoi Su-27/30 milik TNI AU agar mampu menggendong versi ringan rudal BrahMos sebagai senjata pelumpuh kapal perang dari langit.
Sebagai informasi, BrahMos merupakan proyek patungan antara organisasi riset India, Defence Research and Development Organisation (DRDO), dengan perusahaan dirgantara Rusia, NPO Mashinostroyeniya.
Akuisisi BrahMos bukan sekadar pembelian senjata, melainkan pergeseran doktrin TNI AL dari passive defense menuju active denial. Setidaknya ada 3 keuntungan strategis jika rudal Hypersonic ini jadi diboyong Indonesia.
Pertama, Kemampuan A2/AD (Anti-Access/Area Denial) militer Indonesia meningkat: Dengan jangkauan 290 km dan kecepatan supersonik (Mach 3), BrahMos memungkinkan Indonesia menciptakan “zona larangan masuk” di perairan strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Kapal perang musuh akan kesulitan menembus lapisan ini karena waktu reaksi mereka sangat minim.
Kedua, BrahMos punya Sea-Skimming Capability: Kemampuan terbang rendah (3 meter di atas permukaan laut) membuat BrahMos hampir mustahil dideteksi oleh radar kapal perang konvensional hingga detik-detik terakhir sebelum hantaman. Ini adalah game-changer untuk menghadapi armada yang memiliki sistem pertahanan udara canggih.
Ketiga, lebih dahsyat lagi jika militer Indonesia bisa melakukam Integrasi Multi-Domain: Rencana integrasi ke Sukhoi Su-27/30 menunjukkan visi joint operation. Rudal tidak hanya ditembakkan dari darat (pantai), tetapi juga dari udara, memberikan fleksibilitas taktis yang tinggi bagi TNI AU dan TNI AL
