SUMEDANG — Transformasi digital Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Apresiasi tersebut disampaikan Rini saat melakukan kunjungan kerja ke Command Center Sumedang, Rabu (12/8/2026). Rini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Layanan Digital Pemerintah menilai Sumedang telah menunjukkan praktik nyata pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan program Bapak Presiden, terutama yang ada kaitannya dengan perlindungan sosial, bisa dijalankan dengan baik di Kabupaten Sumedang,” kata Rini.
Menurut Rini, transformasi digital pemerintahan telah menjadi agenda pemerintah pusat sejak 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Namun, ia menegaskan digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi. Hal yang lebih penting adalah menyederhanakan proses bisnis pelayanan sebelum kemudian didigitalisasikan.
“Digital bukan solusi akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyederhanakan bisnis proses layanan. Karena itu, pelayanan publik harus terus kita sederhanakan, dan ujungnya kemudian kita digitalisasikan,” ujarnya.
Sumedang Dinilai Konsisten
Rini turut mengapresiasi kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang dinilai konsisten mendorong transformasi digital sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Saat ini kita sudah bisa melihat hasil kerja keras pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Sumedang, yang sejak periode pertama sudah sedemikian fokus pada layanan pemerintahan digital. Di Kabupaten Sumedang kita sudah bisa melihat bagaimana seluruh layanan dilakukan secara digital,” katanya.
Meski demikian, Rini mengingatkan setiap daerah memiliki tingkat literasi digital masyarakat yang berbeda. Karena itu, transformasi digital harus tetap memperhatikan aspek inklusivitas.
Ia mendorong pemerintah daerah membangun ekosistem pelayanan yang memberikan pengalaman layanan yang mudah bagi masyarakat.
Rini juga menekankan pentingnya pendekatan citizen centric, yakni menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ketika kita membuat kebijakan Digital Public Infrastructure (DPI), kita ingin semuanya bisa bergerak bersama-sama,” ujarnya.
Digitalisasi Tak Berarti Hilangkan Tatap Muka
Menurut Rini, transformasi digital bukan berarti seluruh pelayanan tatap muka harus dihilangkan.
Pemerintah tetap perlu menyediakan berbagai pilihan layanan, mulai dari pelayanan langsung, layanan jemput bola, hingga layanan mandiri.
“Layanan tatap muka pun harus terus dilakukan karena masih ada masyarakat yang literasinya masih harus kita bantu. Kemudian kita mendorong layanan jemput bola karena masih ada daerah-daerah yang tertinggal, serta layanan mandiri,” tuturnya.
Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi diharapkan tidak menciptakan kesenjangan baru bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau akses digital yang memadai.
Digitalisasi Dukung Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan transformasi digital telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung kinerja aparatur sipil negara (ASN), pengendalian pembangunan, hingga pengambilan keputusan berbasis data.
“Di Kabupaten Sumedang, bentuk pelayanan sudah kita arahkan terdigitalisasi, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal bagi ASN. Teknologi kita hadirkan bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah digital, tetapi untuk memastikan pekerjaan pemerintahan lebih cepat, terukur, transparan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Dony.
Dony menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB atas apresiasi sekaligus motivasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.
“Terima kasih Ibu Menteri atas inspirasi dan motivasi yang telah disampaikan. Tidak semua pemimpin bisa memberikan motivasi sebaik itu, sebermakna itu, dan mengena di hati,” ujarnya.
Dony menegaskan pengembangan digitalisasi di Sumedang akan terus diarahkan pada tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah dan dekat dengan masyarakat.
“Teknologi adalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah pelayanan yang lebih baik. Digitalisasi harus membuat pelayanan semakin mudah, cepat, transparan dan responsif,” tegasnya.
Dengan demikian, transformasi digital Sumedang tidak hanya diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi, tetapi juga memastikan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap inovasi pelayanan.
