Peristiwa

Rakor IKP Jabar 2026 Dorong Kehumasan Daerah Lebih Responsif di Era Digital

×

Rakor IKP Jabar 2026 Dorong Kehumasan Daerah Lebih Responsif di Era Digital

Sebarkan artikel ini
Rakor IKP se-Jawa Barat 2026 di Gedung Pendopo Kabupaten Garut membahas strategi kehumasan di era digital.
Rapat Koordinasi Bidang Informasi Komunikasi Publik se-Jawa Barat Tahun 2026 di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Rabu (12/8/2026).

GARUT — Kabupaten Garut menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) se-Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat kapasitas kehumasan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan pola komunikasi dan kontrol sosial masyarakat di era digital.

Mewakili pimpinan secara virtual, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana, mengatakan arus informasi saat ini bergerak semakin cepat, cair, dan partisipatif.

Menurutnya, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek komunikasi pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi subjek yang aktif menyampaikan informasi, kritik, dan aspirasi melalui berbagai platform digital.

“Kini kontrol sosial tidak lagi dimonopoli negara, masyarakat mulai aktif mengontrol negara, rakyat mulai bergerak dari objek menjadi subjek, narasi direbut oleh masyarakat, kritik sosial bergeser ke ruang sosial yang lebih cair, digital, dan partisipatif melalui media sosial, jurnalisme warga didukung kecerdasan Artificial Intelligence (AI), kontrol sosial berlangsung secara real time dengan biaya sangat murah,” ucapnya.

Perubahan tersebut, kata Bayu, menuntut insan kehumasan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menyesuaikan pola kerja.

Pemantauan media konvensional dinilai tidak lagi cukup. Kehumasan juga perlu menerapkan social listening secara aktif untuk mengetahui percakapan, emosi, dan persepsi masyarakat terhadap berbagai isu.

Langkah tersebut juga penting untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.

Garut Jadi Tuan Rumah

Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menyambut baik kepercayaan Diskominfo Jawa Barat yang menunjuk Garut sebagai tuan rumah kegiatan.

Menurutnya, Rakor IKP menjadi momentum memperkuat peran komunikasi publik sekaligus membangun hubungan dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah di Jawa Barat.

“Jadi terima kasih Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, termasuk juga rekan-rekan, ada dari Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan semuanya selamat menikmati Kabupaten Garut,” ujar Agus.

Ia juga mengajak peserta menikmati berbagai potensi wisata dan kuliner yang ada di Kabupaten Garut selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Bahas Social Listening hingga Strategi Media

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana, mengatakan rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari dengan materi yang dirancang aplikatif bagi praktisi kehumasan daerah.

Sejumlah materi yang dibahas meliputi social listening, strategi merespons aduan masyarakat, penanganan permintaan informasi publik, manajemen hubungan media, hingga pengelolaan konten media sosial dengan tingkat interaksi tinggi atau high engagement.

Salah satu agenda juga dikemas melalui IKP Talks #5 dengan tema respons cepat dalam menghadapi permintaan informasi dari masyarakat dan organisasi media.

“Lalu ada IKP Talks #5 ini respon cepat taktik jitu melayani permintaan informasi bagi organisasi masyarakat dan media. Di sini kita akan berbagi atau spill tips-tips menghadapi permintaan informasi dari masyarakat ke pejabat-pejabat daerah. Ini common issue dari setiap kabupaten maupun di provinsi,” ucap Nidar.

Selain aspek komunikasi publik, Rakor IKP juga membahas strategi operasional kehumasan, termasuk panduan belanja media sesuai nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), kerangka kerja media, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga kode rekening pengelolaan media sosial.

Melalui kegiatan tersebut, kehumasan pemerintah daerah di Jawa Barat diharapkan semakin mampu membaca dinamika opini publik, merespons isu secara cepat dan tepat, serta membangun komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.