SUMEDANG — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang setelah sebelumnya melihat langsung digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Desa Mekarjaya, Rabu (12/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rini didampingi Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila.
Rini mengapresiasi pengelolaan MPP Sumedang yang dinilai telah mampu mengintegrasikan pelayanan publik sekaligus memadukan transformasi digital dengan layanan tatap muka.
Menurutnya, digitalisasi tidak semestinya dimaknai sebagai penghapusan pelayanan langsung. Teknologi justru harus dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan.
“MPP Sumedang ini sudah baik. Yang paling penting bagaimana digitalisasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi pelayanan tatap muka tetap ada bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Rini.
Ia menegaskan layanan tatap muka tetap penting, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau membutuhkan pendampingan ketika mengakses layanan digital.
Karena itu, transformasi digital pelayanan publik harus tetap memperhatikan aspek inklusivitas agar tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.
Integritas Jadi Bagian Pelayanan Publik
Selain digitalisasi, Rini juga menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Salah satu praktik yang diapresiasinya di MPP Sumedang adalah keterlibatan masyarakat dalam penandatanganan pakta integritas ketika menerima layanan.
“Masyarakat juga harus berintegritas, itu tidak hanya para pemberi layanan. Jadi sama-sama berkontribusi,” tukasnya.
Menurut Rini, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh aparatur pemerintah sebagai pemberi layanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat.
11.662 KK Sumedang Berhasil Didigitalisasi
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah percontohan dalam digitalisasi data perlindungan sosial.
Program yang sebelumnya diterapkan sebagai pilot project di 43 kabupaten/kota tersebut kini diperluas hingga mencakup 100 kabupaten/kota.
Dony menyebut Sumedang mencatat capaian signifikan dalam proses digitalisasi data tersebut.
“Alhamdulillah Sumedang mencatat capaian cukup signifikan. Dalam kurun waktu 24 jam, sebanyak 11.662 kepala keluarga (KK) berhasil didigitalisasi datanya dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.
Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan Pemkab Sumedang bukan sekadar mengubah pelayanan konvensional menjadi layanan berbasis teknologi.
Digitalisasi diarahkan untuk memangkas birokrasi, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memastikan masyarakat memperoleh haknya secara tepat.
“Digitalisasi ini kita dorong bukan sekadar untuk mengubah pelayanan menjadi digital, tetapi yang paling penting adalah memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya dengan tepat,” katanya.
Dony menambahkan, integrasi data menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan, khususnya terkait program perlindungan sosial.
Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui kondisi masyarakat serta memastikan program bantuan dan perlindungan sosial diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi, kita bisa lebih cepat mengetahui kondisi masyarakat. Ini akan memperkuat ketepatan sasaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.
