YOGYAKARTA — Indonesia mulai mematangkan persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi, mendiversifikasi bauran pembangkit, dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Persiapan tersebut dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 7–8 September 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, regulator, perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri untuk mengonsolidasikan berbagai aspek kesiapan pembangunan PLTN.
Simposium tersebut sekaligus menjadi momentum bagi UGM memperkenalkan Program Doktor (S3) Teknik Nuklir sebagai bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) nuklir nasional.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, mengatakan pengembangan teknologi nuklir tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknis dan rekayasa.
Menurutnya, aspek sosial juga menjadi tantangan penting sehingga pengembangan PLTN membutuhkan keterlibatan lintas disiplin ilmu.
«“Masa depan teknologi nuklir, khususnya PLTN, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau rekayasa. Tantangannya juga menyangkut bagaimana menunjukkan komitmen dari sisi sosial. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara lintas disiplin ilmu dengan melibatkan fakultas teknik maupun bidang keilmuan lainnya,” ungkap Arief.»
Pemerintah Siapkan Kerangka Kebijakan
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah terus menyiapkan kerangka kebijakan untuk mendukung pembangunan PLTN.
Menurut Eniya, Kementerian ESDM telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait Kesiapan Pembangunan PLTN yang mencakup program nuklir, instalasi, dan operasional. Regulasi tersebut masih menunggu proses pengesahan.
Ia mengatakan energi nuklir dipandang dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga ketahanan dan keandalan energi nasional, terutama dalam mendukung pencapaian NZE 2060.
“Fokus pada pencapaian Net Zero Emission 2060 perlu didukung EBT yang handal, termasuk menjaga ketahanan dan kehandalan energi yang saat ini disuplai dari sektor ketenagalistrikan dan non-listrik,” ujar Eniya.
Eniya menyebut kebutuhan kontribusi energi nuklir untuk mencapai target NZE 2060 diproyeksikan mencapai 35 gigawatt (GW).
Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia juga diproyeksikan membutuhkan kapasitas sekitar 500–1.000 megawatt (MW) untuk pulau-pulau yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan andal.
Untuk mendukung persiapan tersebut, pemerintah menyiapkan enam task force atau kelompok kerja sekaligus memetakan kebutuhan tenaga ahli.
“Untuk mencapai 1 Giga Watt dibutuhkan sekitar 400–700 SDM berkemampuan tinggi, belum termasuk kemampuan komunikasi untuk penerimaan masyarakat dan socio-engineering,” jelasnya.
Tapak PLTN Harus Perhitungkan Risiko
Kesiapan lokasi menjadi aspek lain yang mendapat perhatian dalam simposium. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan penentuan tapak PLTN harus memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi geologi secara menyeluruh.
BRIN bersama pihak terkait disebut telah melakukan uji tapak di 28 lokasi, sementara satu lokasi lainnya diuji oleh pihak ketiga.
Menurut Lana, penentuan lokasi harus mempertimbangkan potensi berbagai bahaya, mulai dari aktivitas gunung api, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi hingga ketersediaan air tanah.
“Tapak tersebut harus dipilih yang sesuai regulasi dan memenuhi berbagai standar seperti aspek keamanannya dari bahaya gunung berapi, gempa, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah. PLTN menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil,” jelas Lana.
BRIN, PLN dan BAPETEN Perkuat Kolaborasi
Dari sisi riset, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian mengatakan pengembangan teknologi nuklir harus mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi secara komprehensif.
BRIN menyatakan kesiapan para periset untuk mendukung kebutuhan teknologi bagi operator, regulator, layanan publik, serta pemangku kepentingan lainnya.
Saat ini, penguasaan teknologi nuklir nasional didukung tiga reaktor riset yang dioperasikan BRIN, yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta.
Sementara itu, Direktur Teknologi, Keberlanjutan, dan Engineering PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi riset antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemerintah, dan industri.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan teknologi nuklir tidak berhenti pada penelitian, tetapi dapat menghasilkan manfaat nyata dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Dari sisi pengawasan, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Haendra Subekti, menegaskan kesiapan lembaganya dalam mendukung penyusunan regulasi, perizinan, inspeksi, serta pengawasan pembangunan PLTN.
“Bapeten sebagai regulator, akan memastikan regulasi, inspeksi dan pencegahan, serta proses perizinan dilaksanakan dengan baik. Bapeten akan berkolaborasi dengan Pemda, universitas, dan seluruh stakeholder sehingga proses pembuatan regulasi, penerapannya, hingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik,” pungkas Haendra.
Simposium Nasional Pembangunan PLTN merupakan kerja sama joint committee BRIN, PT PLN (Persero), dan UGM.
Konsolidasi yang dilakukan mencakup kesiapan tapak, infrastruktur nuklir, regulasi dan perizinan, dokumen bidding, teknologi reaktor, serta pengembangan SDM.
Hasil konsolidasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penyelarasan posisi Indonesia menjelang General Conference IAEA ke-70 di Wina.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung Indonesia memasuki tahapan pengembangan PLTN berikutnya secara bertahap, terukur, dan terkoordinasi.
