JAKARTA – Tabir di balik pergantian mendadak pucuk pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara mulai terkuak ke ruang publik. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, membeberkan sejumlah dugaan dinamika internal dan pertentangan kebijakan yang terjadi menjelang pencopotan Purbaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bhima dalam bincang-bincang siniar (podcast) “UNTUNG MANFAAT” (Nadi Pasar) yang dipandu figur publik Arie Untung, yang belakangan viral di berbagai linimasa media sosial.
Menurut analisis Bhima, pencopotan Purbaya tidak berdiri pada satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari gesekan struktural birokrasi, pengetatan likuiditas kas negara, hingga tarik-ulur kewenangan pengelolaan dana investasi negara.
1. Resistensi Perombakan Pejabat Eselon II
Bhima mengungkapkan bahwa sekitar sepekan sebelum pelantikan Menkeu baru, terjadi rencana perombakan massal pada posisi pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kebijakan mutasi yang digulirkan Purbaya tersebut memicu keberatan keras dari pimpinan kedua direktorat jenderal strategis tersebut.
“Ada pergantian Eselon Dua. Itu ramai-ramai diganti, terus protes si Dirjennya. Dua Dirjen nih: Dirjen Pajak sama satu lagi Dirjen Bea Cukai. Jadi mereka keberatan. Ada masalah internal Kementerian Keuangan,” ungkap Bhima dalam tayangan video tersebut.
Bhima menggarisbawahi bahwa pimpinan di kedua instansi pemungut penerimaan negara tersebut memiliki relasi politik dan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga friksi birokrasi ini dengan cepat berkembang menjadi dilema kepemimpinan di tingkat puncak.
2. Penahanan Restitusi Pajak Triliunan Rupiah
Persoalan kedua yang disorot adalah tekanan likuiditas kas negara yang berdampak langsung pada dunia usaha. Bhima menyebutkan adanya keluhan luas dari kalangan pengusaha, khususnya di sektor konstruksi, akibat hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) yang tak kunjung dicairkan oleh otoritas fiskal.
Nilai restitusi yang tertahan tersebut ditaksir mencapai angka triliunan rupiah. Hal ini berimbas pada terganggunya arus kas korporasi hingga kesulitan melunasi pembayaran ke vendor-vendor pendukung.
“Negara sudah mengakui kalau kelebihan bayar, tapi ternyata enggak ditransfer-transfer. Dan itu kenanya sudah sampai ke perusahaan konstruksi, kesulitan bayar vendor-vendornya karena restitusi pajaknya ditahan. Kenapa ditahan? Karena negara lagi butuh uang untuk menambal target pendapatan pajak,” papar Bhima.
Selain itu, ketegangan kian meruncing saat Kemenkeu di bawah Purbaya gencar memeriksa kepatuhan tunggakan pajak pada perusahaan-perusahaan ekspor komoditas sumber daya alam (nikel, batu bara, dan kelapa sawit).
3. Tarik-Ulur Dividen Rp120 Triliun dengan Danantara
Faktor krusial lainnya menyangkut perebutan pundi-pundi penerimaan negara antara Kemenkeu dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Bhima membeberkan bahwa Kemenkeu sempat berniat menarik kembali setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp120 triliun ke kas negara untuk menutup kebutuhan belanja jangka pendek. Padahal, dana dividen tersebut semestinya dialokasikan ke Danantara untuk membiayai proyek investasi jangka panjang yang telah disepakati.
Langkah tersebut menuai protes dari pihak Danantara karena dinilai dapat mengacaukan skema pembiayaan proyek strategis yang telah dirancang bersama mitra investor.
Akumulasi Aduan ke Meja RI 1
Dua kutub kepentingan antara disiplin target fiskal Kemenkeu dan kenyamanan birokrasi serta stabilitas investasi akhirnya bermuara pada laporan resmi ke meja Presiden Prabowo Subianto.
“Danantaranya protes, dirjen-dirjennya protes, ASN di Kementerian Keuangan juga enggak happy. Lapor semua lah ke RI 1. Itulah yang bikin Purbaya dicopot,” pungkas Bhima.
Hingga berita ini ditulis, pihak Istana Kepresidenan maupun Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi terkait rincian dinamika internal yang dipaparkan oleh Direktur CELIOS tersebut. Pergantian kepemimpinan kini telah berjalan resmi dengan dilantiknya Suahasil Nazara, yang diinstruksikan Presiden untuk memulihkan stabilitas serta kredibilitas instrumen APBN.
