PURWAKARTA – Pembangunan data center AI Jatiluhur memasuki babak baru pada September 2026. Proyek yang dikembangkan BDx Data Centers tersebut membawa investasi sekitar Rp3,5 triliun dan disiapkan sebagai salah satu infrastruktur komputasi AI berskala besar di Indonesia. Groundbreaking dilakukan pada 22 September 2026, dengan fasilitas awal ditargetkan beroperasi awal 2027.
Fasilitas yang dikenal sebagai CGK4 itu dirancang berkapasitas hingga 640 megawatt. Tahap awal menghadirkan fasilitas 120 MW, dengan pengembangan berlangsung sekitar tiga tahun. BDx menyebut fasilitas tersebut berada sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur dan dirancang menangani kebutuhan komputasi AI dengan kepadatan daya tinggi.
Proyek ini membutuhkan infrastruktur energi besar. PLN menyiapkan pasokan secara bertahap, termasuk pembangunan Gardu Induk Jatiluhur Baru 150 kilovolt. Namun, persoalan muncul ketika kebutuhan sumber daya dikaitkan dengan air. Sistem pendinginan menjadi bagian penting dalam menjaga temperatur perangkat komputasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut kebutuhan air data center AI Jatiluhur pada tahap awal sekitar 6.000 meter kubik per hari dan dapat meningkat hingga 33.000 meter kubik per hari atau 33 juta liter bila mencapai kapasitas maksimal.
Angka itu membuat krisis air Waduk Jatiluhur menjadi perhatian. Waduk Ir. H. Djuanda memiliki daya tampung sekitar 3 miliar meter kubik. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, waduk tersebut menopang irigasi sekitar 240.000 hektare sawah, menyediakan air industri dan air baku, serta menghasilkan listrik melalui PLTA berkapasitas 187,5 MW.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan skema pemenuhan air untuk pusat data melalui PDAM sebagai konsumen komersial, bukan pengambilan langsung dari waduk. Ia meminta kebutuhan air dihitung objektif berdasarkan tahapan pengembangan. Hingga 29 September 2026, Dedi menyatakan dokumen AMDAL proyek masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, dan mendorong hasil kajian dibuka kepada publik.
Krisis air Waduk Jatiluhur menjadi taruhan utama. Pemerintah dan legislatif daerah menyoroti potensi penyerapan tenaga kerja 2.000 hingga 3.000 orang secara bertahap. Namun DPRD Jawa Barat meminta manfaat ekonomi dibandingkan terbuka dengan kebutuhan sumber daya dan dampak lingkungan. Kelayakan Jatiluhur tidak cukup dinilai dari besarnya investasi, tetapi dari kemampuan proyek menjaga keseimbangan antara teknologi, ekonomi, energi, dan keberlanjutan air.
