Oleh: Sony Fitrah Perizal, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat
KETIKA gedung wakil rakyat di Senayan begitu tenang, aspal jalanan yang menyuarakan kegelisahan. Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto tidak lewat dalam diam. Mahasiswa, buruh, dan elemen sipil turun ke jalan. Berunjuk rasa.
Bagi penganut politik harmoni, demo ini mungkin sekadar dianggap riak kecil. Gangguan lalu lintas sesaat.
Tapi bagi yang peka melihat arah angin, ini adalah alarm. Peringatan alami dari sebuah ekosistem demokrasi.
Hukum fisika politik itu sangat sederhana: jika ruang oposisi di parlemen ditutup atau dikosongkan, tekanan udara akan mencari saluran keluarnya sendiri. Senayan kini nyaris tanpa suara sumbang. Semua partai besar sudah dirangkul masuk ke dalam Kabinet Merah Putih yang super gemuk itu.
Lalu siapa yang bertugas mengkritik kebijakan? Jalanan.
Tuntutan massa di dua tahun pemerintahan ini bukan lagi soal perdebatan ideologi yang melangit. Tuntutannya sangat membumi. Sangat urusan perut.
Mereka berteriak tentang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus memakan korban, terutama di sektor padat karya dan tekstil. Tentang kelas menengah yang tabungannya mulai habis tergerus untuk bertahan hidup. Tentang lapangan kerja yang makin sulit dicari.
Di dalam Istana, pemerintah sibuk menghitung triliunan rupiah untuk memastikan program raksasa Makan Bergizi Gratis berjalan mulus ke seluruh pelosok.
Di luar Istana, massa mempertanyakan realitas yang lebih pahit: untuk apa mencetak generasi bergizi jika kelak negara tidak menyediakan industri dan pabrik untuk mereka bekerja?
Prabowo adalah jenderal yang sangat paham arti stabilitas. Dalam menghadapi demo dua tahun ini, pendekatan negara terbilang terukur. Elite politik tetap tenang. Tidak ada perpecahan di lingkaran kekuasaan. Kabinet yang besar itu tetap solid rapat barisan.
Namun, ketenangan para elite di ibu kota belum tentu mencerminkan isi dompet rakyat di akar rumput.
Demo baru-baru ini adalah pesan sponsor yang sangat jelas. Ratusan menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang menyesaki kabinet itu tidak bisa lagi hanya berlindung di balik karisma sang Presiden. Mereka harus mulai menatap ke luar jendela ruangan ber-AC mereka.
Waktu untuk sekadar konsolidasi kekuasaan sudah habis. Pesta pembagian kursi sudah selesai.
Tiga tahun ke depan adalah ujian sesungguhnya. Kabinet gemuk ini harus membuktikan bahwa mereka bisa mendatangkan investasi riil, bukan sekadar membebani APBN. Jika ekonomi tidak segera berputar dan perut rakyat terus keroncongan, stabilitas elite hari ini hanya akan menjadi bom waktu. Dan jalanan, pasti akan jauh lebih berisik.
