Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Aula Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kamis (22/1/2026).
Bupati Abdusy Syakur menegaskan forum konsultasi publik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sebelum masuk ke tahapan Musrenbang.
“Forum ini bukan untuk menetapkan kegiatan, tetapi membangun kesepakatan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Hasilnya akan menjadi landasan seluruh tahapan perencanaan selanjutnya,” tegas Syakur.
Untuk tahun 2027, Pemkab Garut menetapkan tema pembangunan “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema tersebut dipilih sebagai respons atas tantangan kesejahteraan masyarakat, ketimpangan wilayah, dan daya saing daerah.
Syakur menekankan, visi pembangunan Kabupaten Garut yakni Garut Hebat dan Berkelanjutan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat daya saing, serta menjamin keadilan antarwilayah secara berkelanjutan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, S Fahmi, menyatakan dukungan terhadap proses perencanaan yang partisipatif dan inklusif. Ia menyebut DPRD saat ini tengah melaksanakan reses ke daerah pemilihan pada 19–26 Januari 2026.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses menjadi potret nyata persoalan di lapangan dan harus menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD,” ujar Fahmi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan forum konsultasi publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurut Natsir, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi top-down dan bottom-up. Sejumlah isu strategis menjadi fokus, antara lain pemenuhan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan sektor ekonomi unggulan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan fiskal daerah.
“Perangkat daerah wajib menyempurnakan rancangan kerja masing-masing, sementara kecamatan melaksanakan Musrenbang sebagai upaya menyelaraskan usulan desa dan kelurahan dengan kebijakan daerah tahun 2027,” pungkas Natsir.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan RKPD Garut selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
