Menteri Keuangan Purbaya Yurisariwa bersiap melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Langkah tegas ini diambil lantaran Purbaya menilai kinerja kedua institusi tersebut belum memuaskan, khususnya dalam menekan kebocoran penerimaan negara.
Purbaya menyebut, terdapat sedikitnya tiga sumber utama kebocoran penerimaan negara yang harus segera dibenahi melalui reformasi struktural dan pergantian pejabat strategis.
Menurutnya, rencana perombakan sejatinya telah lama dipertimbangkan. Namun, langkah tersebut sempat tertunda karena dirinya baru mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2020. Selain itu, perombakan di akhir tahun dinilai berisiko mengganggu stabilitas kinerja kementerian, terutama saat pemerintah tengah berada dalam fase krusial menggenjot penerimaan pajak.
Sebagai sinyal keseriusan reformasi, Purbaya memastikan lima pejabat Bea dan Cukai di lima pelabuhan besar akan diganti dalam waktu dekat. Pergantian tersebut akan dilakukan dengan menarik pejabat dari internal instansi, bukan dari luar kementerian.
“Ini peringatan keras. Kalau pembenahan tidak berjalan, fungsi Bea dan Cukai bisa saja digantikan pihak ketiga,” tegas Purbaya.
Ia bahkan menyebut opsi melibatkan lembaga pengawasan internasional, Society General Lady Surveillance (SGS), jika kinerja Bea dan Cukai terus stagnan dan tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Purbaya menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target penerimaan negara tahun ini. Namun, ia memastikan tidak akan ragu mencopot jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai apabila kinerja keduanya tidak segera membaik.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa reformasi fiskal tidak lagi bersifat simbolik, melainkan menyasar langsung ke jantung pengelolaan penerimaan negara.
