BANDUNG — Bupati Bandung Dadang Supriatna mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penggunaan dan pembelian produk dan/atau jasa IKM/UMKM serta belanja di pasar rakyat di Kabupaten Bandung.
Surat Edaran Nomor 500./006/0375/DISPERDAGIN tertanggal 23 Februari 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, BUMD, dan RSUD di lingkungan Pemkab Bandung.
Melalui SE tersebut, Kang DS—sapaan akrab Dadang Supriatna—mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk mengutamakan produk IKM/UMKM lokal dalam setiap kegiatan kedinasan, sekaligus membudayakan belanja di pasar rakyat.
Langkah ini diambil di tengah kondisi pasar tradisional dan pelaku IKM/UMKM yang tengah menghadapi penurunan omzet dan lesunya daya beli.
“Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk IKM/UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat di tengah kondisi perekonomian saat ini, diperlukan dukungan dari seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,” tegas Kang DS.
Ia mengimbau seluruh OPD untuk memprioritaskan produk dan jasa IKM/UMKM lokal selama memenuhi aspek harga, kualitas, dan ketersediaan. Termasuk dalam kegiatan konsumsi rapat, pengadaan cinderamata atau souvenir, perlengkapan pelatihan, hingga perjalanan dinas.
“Prioritaskan pengadaan bernilai kecil sesuai peraturan perundang-undangan. Mari membudayakan berbelanja di pasar rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya.
Kang DS juga meminta seluruh perangkat daerah menggerakkan pegawai agar melaksanakan SE tersebut secara konsisten dan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugrah menyatakan, kebijakan ini menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lokal.
“Surat edaran ini membuktikan pemerintah hadir. Pak Bupati peduli membantu memasarkan dan menggunakan produk IKM/UMKM Kabupaten Bandung, sekaligus mendorong ASN berbelanja di pasar rakyat di tengah kondisi omzet yang menurun,” pungkasnya.
