DUBAI — Pemerintah Iran menuduh serangan militer Israel yang didukung Amerika Serikat telah menimbulkan korban sipil besar, termasuk puluhan anak-anak dan tenaga pengajar, di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hamid Ghanbari, menegaskan bahwa respons militer Teheran dilakukan semata-mata berdasarkan hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Iran menghadapi serangan bersenjata dan memiliki hak sah untuk mempertahankan rakyat serta wilayahnya,” ujarnya dalam wawancara Al Jazeera, Sabtu (28/2/2026).
Namun demikian, pemerintah Iran mengaku sangat menyesalkan jatuhnya korban kemanusiaan akibat eskalasi konflik yang terjadi.
Salah satu tragedi paling memilukan, menurutnya, terjadi di Kota Minar ketika sebuah sekolah dasar perempuan menjadi sasaran serangan udara. Berdasarkan laporan terbaru, sekitar 40 orang dilaporkan tewas, sebagian besar merupakan siswa dan guru.
“Ini bukan sekadar isu militer. Ini tragedi kemanusiaan. Anak-anak, sekolah, dan warga sipil tidak boleh menjadi korban perang,” tegasnya.
Iran menyebut serangan tersebut menjadi bukti nyata bahwa konflik bersenjata selalu menimbulkan beban kemanusiaan terbesar bagi kelompok paling rentan, khususnya anak-anak.
Terkait laporan bahwa Iran turut menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk, Teheran menegaskan operasinya tidak ditujukan kepada negara-negara kawasan maupun rakyatnya.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, target serangan hanya difokuskan pada fasilitas militer asing yang digunakan dalam operasi terhadap Iran.
“Iran menghormati kedaulatan seluruh negara kawasan, khususnya negara-negara Teluk Persia. Tindakan kami tidak diarahkan kepada mereka,” katanya.
Iran juga menyerukan peran aktif komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi warga sipil dari dampak konflik.
Teheran menilai Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk mencegah eskalasi lebih lanjut serta memastikan akuntabilitas atas serangan yang menyebabkan korban sipil.
Meski situasi keamanan semakin memanas, Iran menegaskan tidak menginginkan perang terbuka. Pemerintah Iran menyatakan jalur diplomasi tetap menjadi prioritas utama selama serangan terhadap kedaulatan negaranya dihentikan.
“Iran tidak mencari eskalasi. Perdamaian, stabilitas, dan diplomasi tetap menjadi prioritas kami. Namun de-eskalasi hanya mungkin terjadi jika agresi dihentikan dan hukum internasional dihormati,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global bahwa konflik Iran–Israel berpotensi berkembang menjadi konfrontasi regional yang lebih luas dengan dampak kemanusiaan yang semakin besar.
