TASIKMALAYA — Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memanaskan kembali rencana pengaktifan operasional Bandara Wiriadinata sebagai simpul konektivitas udara sekaligus penggerak ekonomi kawasan Priangan Timur.
Bandara Wiriadinata diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas transportasi udara, tetapi menjadi pintu masuk strategis bagi pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, hingga industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menegaskan pembukaan kembali rute penerbangan akan membawa dampak ekonomi signifikan apabila terintegrasi dengan mobilitas wisata dan kegiatan regional.
“Kalau penerbangan bisa kembali dibuka tentu sangat baik. Apalagi didukung shelter transportasi darat untuk kebutuhan MICE dan wisata lintas daerah di Priangan Timur,” ujar Diky, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, keberhasilan bandara tidak cukup hanya menghadirkan maskapai dan jadwal penerbangan, melainkan harus diikuti kepastian pasar penumpang yang nyata. Karena itu, sinergi antarpemerintah daerah di wilayah Priangan Timur dinilai menjadi faktor kunci keberlanjutan operasional bandara.
Diky mengakui Kota Tasikmalaya tidak memiliki dominasi destinasi wisata alam. Namun posisi geografis kota ini dinilai strategis sebagai pusat kegiatan atau epicentrum event kawasan yang menghubungkan potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, hingga Kota Banjar.
“Kalender event harus naik kelas, minimal regional bahkan nasional. Tasikmalaya harus menjadi pusat aktivitas kawasan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk aktif mempromosikan jalur udara menuju Priangan Timur melalui Tasikmalaya sebagai gerbang utama akses kawasan.
Pendekatan tersebut diyakini mampu memperkuat posisi Tasikmalaya dalam jaringan konektivitas nasional sekaligus membuka peluang investasi baru.
Terkait isu pembiayaan operasional bandara yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik, termasuk penggunaan anggaran daerah, Diky menegaskan dirinya tidak berada pada ranah teknis penganggaran.
“Detail pembiayaan bukan tupoksi saya. Itu menjadi kewenangan wali kota dan Dinas Perhubungan,” katanya.
Ia juga menolak wacana kebijakan yang berpotensi memaksa aparatur sipil negara (ASN) menggunakan layanan penerbangan demi menggairahkan aktivitas bandara.
“Jangan sampai ASN dipaksa jadi penumpang. Yang dibutuhkan justru strategi promosi dari pihak bandara,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Tasikmalaya telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, termasuk audiensi dengan pengelola Bandara Cakrabhuwana Cirebon pada Desember 2025 serta rapat koordinasi lanjutan Februari 2026.
Upaya percepatan juga dilakukan melalui pertemuan dengan manajemen Citilink di Bandara Internasional Soekarno-Hatta guna membuka peluang kerja sama penerbangan komersial menuju Tasikmalaya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot berharap Bandara Wiriadinata tidak lagi menjadi proyek simbolik, melainkan benar-benar berfungsi sebagai gerbang ekonomi dan pariwisata Priangan Timur.
Tasikmalaya kini bersiap kembali lepas landas, menjemput konektivitas baru dan memperluas peluang pertumbuhan kawasan.
