GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Koordinasi lintas sektoral terus diperkuat guna memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah Garut selama musim mudik Lebaran tahun ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Satria Budi menegaskan pihaknya siap mendukung kebijakan pengaturan arus mudik yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Lebaran 2026.
Menurutnya, kesiapan teknis baik dari sisi personel maupun sarana prasarana telah dikoordinasikan bersama Polres Garut dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Secara teknis Kabupaten Garut sudah siap melayani masyarakat yang akan mudik, baik yang menuju Garut maupun yang hanya melintas melalui wilayah Kabupaten Garut,” ujar Satria Budi saat ditemui di Kantor Dishub Garut di kawasan Tarogong Kidul, Kamis (12/3).
Ia memprediksi peningkatan arus kendaraan akan mulai terjadi pada Jumat sore, 13 Maret 2026, bertepatan dengan dimulainya masa libur kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah.
“Hasil koordinasi dengan Polres Garut, arus mudik tahap pertama diperkirakan mulai terjadi pada 13 Maret. Sementara puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret,” jelasnya.
Untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik, Pemkab Garut juga menyiapkan sejumlah fasilitas milik pemerintah seperti kantor desa dan sekolah untuk difungsikan sebagai tempat istirahat sementara bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh.
“Masyarakat yang melintas di Garut bisa memanfaatkan fasilitas negara seperti kantor desa atau sekolah sebagai rest area sementara,” kata Satria.
Selain itu, pemerintah daerah juga kembali menghadirkan program balik gratis bagi masyarakat dengan kuota sekitar 240 orang yang akan diberangkatkan menuju Jakarta, Bekasi, dan Bogor.
Menurut Satria, minat masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hingga saat ini, kuota tujuan Jakarta dan Bogor telah terpenuhi, sementara untuk Bekasi tersisa beberapa kursi.
Untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time, masyarakat juga dapat mengakses 21 titik kamera pengawas yang terintegrasi dalam Garut Hebat Super Apps milik Pemkab Garut.
Di sisi lain, salah satu strategi untuk mengurai kemacetan di jalur utama adalah kebijakan intervensi operasional andong di jalur provinsi dan nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab Garut telah menyiapkan kompensasi bagi sekitar 477 unit andong dan 6 becak yang biasa beroperasi di jalur utama seperti kawasan Kadungora agar sementara tidak beroperasi selama tujuh hari masa mudik.
“Pemerintah Provinsi memberikan kompensasi sekitar Rp200 ribu per hari kepada para pengemudi andong selama masa pengaturan lalu lintas tersebut,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Satria Budi mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan serta mematuhi seluruh rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum bepergian, seperti mematikan aliran listrik dan gas, agar mudik dapat berlangsung aman dan nyaman.
