LONDON – Perdana Menteri Inggris menegaskan negaranya tidak ingin terseret ke dalam konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, meskipun mendapat tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membantu pengamanan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Dalam konferensi pers terbaru, Perdana Menteri Inggris menyatakan bahwa kecil kemungkinan Inggris akan segera mengirim kapal perang ke kawasan tersebut. Pemerintahnya masih mempertimbangkan langkah yang dinilai realistis dan kredibel bersama negara mitra.
Ia mengakui situasi saat ini tidak mudah dan membutuhkan perhitungan matang sebelum mengambil keputusan militer.
Tekanan terhadap sekutu NATO meningkat setelah Presiden Donald Trump meminta negara-negara mitra ikut membantu membuka kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz yang menjadi rute utama distribusi minyak dunia.
Trump bahkan memperingatkan bahwa akan menjadi masalah bagi NATO jika sekutu-sekutu Amerika tidak ikut mengambil peran dalam menghadapi Iran.
Namun Perdana Menteri Inggris menegaskan setiap keputusan terkait pengerahan pasukan harus didasarkan pada prinsip yang jelas serta kepentingan nasional.
Ia juga menyinggung bahwa konflik yang terjadi tidak boleh berubah menjadi keuntungan geopolitik bagi Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Pernyataan tersebut sekaligus menyiratkan kritik terhadap kebijakan Donald Trump yang sebelumnya melonggarkan sebagian sanksi terhadap minyak Rusia.
Meski mengakui langkah militer Amerika Serikat telah melemahkan Iran, Perdana Menteri Inggris tetap mempertanyakan arah strategi selanjutnya.
Menurutnya, pengerahan pasukan Inggris ke kawasan Timur Tengah hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang jelas serta rencana militer yang terukur.
“Para tentara harus mengetahui bahwa ada dasar hukum yang kuat dan rencana yang jelas sebelum mereka dilibatkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan telah melakukan pembicaraan langsung dengan Donald Trump. Dalam percakapan tersebut, keduanya tetap menegaskan hubungan baik antara Inggris dan Amerika Serikat sebagai sekutu dekat.
Meski demikian, Perdana Menteri Inggris menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintahnya tetap didasarkan pada kepentingan nasional Inggris, bukan semata mengikuti tekanan dari negara lain.
