RAMALLAH — Wacana “Greater Israel” kembali menguat di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Israel di berbagai front, mulai dari Gaza, Tepi Barat, hingga Lebanon dan Iran. Dalam wawancara bersama jurnalis Al Jazeera Kevin Hirten, pengamat politik di Ramallah, Noor Odeh, menilai bahwa gagasan yang dulu dianggap pinggiran kini semakin terbuka dibicarakan dalam arus utama politik Israel.
Menurut Noor Odeh, konsep “Greater Israel” merujuk pada visi ideologis yang melihat batas wilayah Israel melampaui garis yang diakui saat ini. Dalam interpretasi ekstrem, wilayah itu bahkan dikaitkan dengan narasi historis dari Sungai Nil hingga Eufrat. Meski tidak menjadi kebijakan resmi negara, ide ini, kata dia, semakin menemukan momentumnya dalam dinamika politik dan militer terkini.
“Apa yang dulu dianggap wacana marginal, kini semakin dinormalisasi. Bahkan tidak lagi mendapat penolakan kuat dari spektrum politik Israel sendiri,” ujar Noor.
Ia menjelaskan, akar gagasan ini dapat ditelusuri sejak era Theodor Herzl hingga berkembang lebih jauh dalam pemikiran Zionisme revisionis yang menekankan ekspansi teritorial sebagai jaminan keamanan. Momentum penting terjadi pasca Perang Enam Hari 1967, ketika Israel berhasil menguasai sejumlah wilayah strategis tanpa konsekuensi internasional signifikan.
“Peristiwa 1967 menjadi titik balik. Dari sana muncul keyakinan bahwa ekspansi tidak selalu diikuti sanksi serius. Itu membentuk pola pikir strategis hingga hari ini,” katanya.
Dalam perkembangan terkini, Noor melihat adanya pergeseran pendekatan Israel di wilayah konflik, khususnya di Lebanon Selatan. Jika pada invasi sebelumnya Israel masih mempertahankan keberadaan penduduk lokal di wilayah yang diduduki, kini strategi yang digunakan dinilai berbeda.
“Ada indikasi pola baru, yaitu depopulasi wilayah sebelum diduduki. Ini terlihat dari pernyataan pejabat Israel yang ingin menciptakan zona penyangga dengan mengosongkan area dari penduduk sipil,” ungkapnya.
Pernyataan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz yang menyebut rencana penguasaan wilayah hingga Sungai Litani di Lebanon Selatan dinilai sebagai sinyal konkret dari pendekatan tersebut. Bagi Noor, langkah ini bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas kontrol teritorial.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan bahwa Israel tengah menjalankan proyek ekspansi penuh seperti yang digambarkan dalam konsep “Greater Israel” versi maksimalis.
“Tidak ada dokumen resmi negara yang menyatakan itu. Tapi yang kita lihat adalah praktik di lapangan yang secara bertahap mengarah pada perluasan kontrol, baik secara militer maupun demografis,” jelasnya.
Di sisi lain, persepsi negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap langkah Israel juga memperkuat narasi tersebut. Eskalasi konflik di berbagai titik dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan tekanan geopolitik yang lebih luas.
Meski demikian, Noor menilai bahwa secara realistis, ekspansi besar-besaran hingga melampaui batas wilayah saat ini akan menghadapi tantangan serius, baik dari sisi demografi, resistensi regional, maupun tekanan internasional.
“Yang lebih mungkin adalah strategi bertahap—menguasai wilayah kunci, membangun zona penyangga, dan memperkuat dominasi keamanan,” pungkasnya.
Wacana “Greater Israel” pun kini tidak lagi sekadar perdebatan ideologis, melainkan telah masuk dalam spektrum analisis geopolitik yang lebih konkret, seiring dinamika konflik yang terus berkembang di kawasan.
