SUKABUMI – Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sukabumi menjadi momentum penguatan peran pers sebagai pengawal pembangunan daerah. Kegiatan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sukabumi di Kompleks GOR Cisaat, Kamis (9/4/2026), dihadiri berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Wakil Bupati Sukabumi Andreas menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra kritis pemerintah. Ia meminta insan pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan profesional.
“Saya berharap pers terus mengawal proses pembangunan di Kabupaten Sukabumi, dan tidak segan mengoreksi jika ada kekeliruan di lapangan,” tegasnya.
Dalam refleksi masa kepemimpinannya, Andreas mengakui bahwa capaian pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Namun, ia memastikan fondasi arah pembangunan bersama Bupati telah disiapkan sebagai pijakan ke depan.
“Meski baru satu tahun berjalan, kami sudah menetapkan arah yang kuat untuk kemajuan Sukabumi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang organisasi pers, termasuk peringatan 80 tahun PWI dan 16 tahun PWI Kabupaten Sukabumi pasca pemekaran.
Sementara itu, Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi menegaskan komitmen organisasi untuk menjaga profesionalisme pers sesuai tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.
“PWI siap menyukseskan visi pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan sikap kritis, santun, dan konstruktif,” ujarnya.
Ketua Panitia HPN, Heru Yuda Saputra, menambahkan bahwa rangkaian kegiatan HPN telah digelar sebelumnya, mulai dari workshop jurnalistik, penanaman 1.000 pohon, lomba jurnalistik tingkat pelajar, hingga aksi sosial.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan lomba karya jurnalistik pelajar, dengan para pemenang berasal dari sejumlah sekolah di Sukabumi. Selain trofi, para juara juga mendapatkan beasiswa pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Momentum ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pers dalam mendorong pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
