SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui optimalisasi layanan informasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis SP4N LAPOR.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi, Yulipri, saat membuka Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR secara daring dari Pendopo Sukabumi, Kamis (4/6).
Yulipri menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang akuntabel kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, namun sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan yang akuntabel kepada masyarakat,” ujar Yulipri.
Menurutnya, pemahaman terkait pengelolaan informasi publik harus dimiliki seluruh perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintah desa agar mampu memilah informasi yang dapat dipublikasikan maupun yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, Yulipri menyoroti pentingnya optimalisasi SP4N LAPOR sebagai kanal resmi pemerintah dalam menampung aspirasi, keluhan, serta permintaan informasi dari masyarakat.
“SP4N LAPOR harus menjadi perhatian bersama. Setiap aduan masyarakat harus direspons cepat sebagai bagian dari pelayanan publik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Puji Widodo, mengatakan aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab menyampaikan perkembangan program dan hasil kerja pemerintah secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses semakin tinggi sehingga kompetensi aparatur dalam mengelola informasi publik harus terus ditingkatkan.
“Melalui kegiatan ini, mari bersama-sama meningkatkan kompetensi sebagai aparatur sekaligus memperkuat pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” kata Puji.
Ia berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola informasi publik dan pengaduan masyarakat sehingga pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi semakin responsif, transparan, dan terpercaya
