KARAWANG – Gelombang tekanan terhadap DPRD Karawang mulai memanas. Ormas Gerakan Militansi Perjuang Indonesia (GMPI) menyoroti dugaan praktik “ijon pokok pikiran (pokir)” yang berpotensi menyeret unsur korupsi.
Aksi yang digelar di depan gedung DPRD Karawang, Rabu (22/4/2026), berlangsung singkat namun sarat pesan keras.
Tanpa audiensi, massa langsung melontarkan kritik tajam terhadap kinerja wakil rakyat yang dinilai abai terhadap aspirasi publik.
Salah satu yang disorot adalah mandeknya permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang.
“Ironis, saat rakyat butuh, dewan justru diam,” tegas orator.
Namun sorotan paling keras tertuju pada dugaan praktik ijon pokir yang disebut-sebut melibatkan anggota DPRD.
GMPI menilai praktik tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran daerah.
“Ini bukan sekadar isu. Ini dugaan serius yang harus dibongkar,” ujar massa.
Tak berhenti di situ, GMPI langsung mengarahkan tekanan ke aparat penegak hukum.
Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Karawang segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.
“Jangan tunggu viral. Kejaksaan harus bergerak cepat mengusut dugaan ijon pokir,” teriak orator.
GMPI bahkan memastikan akan melaporkan secara resmi dugaan tersebut dalam waktu dekat.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa tekanan publik terhadap DPRD Karawang akan terus menguat.
Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, isu ini berpotensi melebar menjadi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
