Pemerintah pusat mulai menelusuri akar bencana banjir besar di Sumatra Utara dengan menyoroti kondisi lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkap adanya indikasi aktivitas industri yang tidak terkendali dan diduga mempercepat kerusakan di kawasan yang dikenal memiliki topografi curam tersebut.
Hanif mengatakan, dari hasil analisanya, terdapat delapan perusahaan yang beroperasi di sektor tanaman industri, pertambangan emas, hingga sawit di kawasan Batang Toru. Aktivitas mereka berada di area sensitif yang rawan memicu longsor dan aliran banjir bandang jika tidak dikelola dengan ketat.
“Batang Toru ini DAS besar dengan kontur curam. Di wilayah curam itu ada delapan entitas yang melakukan aktivitas intensif, dan itu tentu memengaruhi kondisi ekologi,” ujar Hanif, Selasa (2/12).
Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan hanya pada identifikasi pelaku, tetapi juga pada penyelamatan ekosistem Batang Toru yang menjadi penyangga bagi Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Menurutnya, kombinasi curah hujan ekstrem dan rusaknya vegetasi hulu membuat daerah tersebut sangat rentan.
Dugaan keterlibatan delapan perusahaan diperkuat oleh citra satelit yang menunjukkan perubahan tutupan lahan signifikan di area hulu. Atas dasar itu, Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK telah memanggil perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan penjelasan terkait aktivitasnya, termasuk asal-usul kayu yang hanyut dan memperparah aliran banjir.
“Kami minta mereka menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian. Ini penting untuk memastikan dari mana kayu-kayu itu berasal,” ujar Hanif.
Selain meminta keterangan, pemerintah juga tengah merumuskan langkah korektif untuk menata ulang kawasan DAS Batang Toru agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Hanif menegaskan, pemulihan lingkungan akan menjadi fokus utama, termasuk potensi rehabilitasi lahan dan pembatasan aktivitas industri di wilayah tertentu.
Meski begitu, Hanif mengakui bahwa pemerintah masih memiliki kekurangan dalam mendeteksi kerentanan bencana dari aktivitas yang berlangsung selama ini. Ia menyampaikan duka mendalam atas korban yang berjatuhan.
“Kami sangat menyesal tidak mampu mendeteksi potensi bencana ini lebih cepat. Ini menjadi evaluasi kami bersama pemerintah daerah agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya. (Sumber: CNN)
