Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp700 miliar untuk Kabupaten Karawang mendapat sorotan DPRD Jawa Barat. Anggota DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk bergerak cepat melobi Kementerian Keuangan agar dampak pemangkasan anggaran dapat ditekan.
Rahmat menegaskan bahwa kebijakan pengurangan TKD bukan hanya terjadi di Karawang, melainkan berlaku nasional dan dialami hampir seluruh daerah. Di Jawa Barat sendiri, nilai pemotongan bahkan mencapai hampir Rp4 triliun. Jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, satu daerah bisa kehilangan sekitar Rp500 miliar.
Menurut Rahmat yang akrab disapa Kang Toleng, pemerintah daerah tidak boleh pasrah. Justru dalam kondisi pengetatan anggaran seperti sekarang, komunikasi intensif dengan pusat menjadi sangat krusial—terutama agar dana daerah tidak kembali ditarik karena terlalu lama mengendap di kas tanpa program yang jelas.
“Kalau dana terlalu lama mengendap di kas daerah, pasti diambil lagi. Kecuali memang akan dipakai untuk program yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Ia mendorong Pemkab Karawang menyiapkan dan mengajukan program strategis yang selaras dengan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program-program seperti pembangunan 3 juta rumah, rutilahu, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peluang besar untuk mendapat dukungan pusat karena menyokong ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, sektor pendidikan—khususnya kebutuhan SD dan SMP yang merupakan kewenangan daerah—dinilai sangat potensial untuk kembali didorong agar mendapatkan pendanaan pusat. Rahmat mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung yang aktif melakukan pendekatan sehingga memperoleh tambahan anggaran pusat untuk pembangunan daerahnya.
Kang Toleng menyampaikan bahwa dirinya juga akan menyampaikan langsung saran ini kepada Bupati Aep dalam waktu dekat. “Kalau sudah ada waktunya, tentu akan saya sampaikan,” ujarnya.
Dengan langkah proaktif dan strategi komunikasi yang tepat, ia berharap Karawang tidak hanya mampu meminimalkan dampak pemotongan anggaran, tetapi juga dapat memperoleh dukungan baru untuk program-program prioritas masyarakat.
