Jakarta kembali dikepung banjir. Hujan ekstrem yang mengguyur Ibu Kota dan kawasan penyangga seperti Bogor dan Jakarta Timur memicu genangan di sejumlah titik, bahkan sempat mencapai ketinggian satu meter. Namun, menurut pakar tata kota Yayat Supriatna, persoalan banjir Jakarta tidak bisa semata-mata disalahkan pada faktor alam.
Dalam dialog terkini, Yayat menegaskan bahwa banjir Jakarta merupakan buah dari konflik menahun antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia.
“Secara historis, hampir 30 persen wilayah Jakarta adalah ruang air. Dulu banyak rawa, seperti Rawa Buaya, Rawa Pelong, hingga kawasan Jabodetabek yang memang dataran banjir. Sekarang ruang untuk air itu terus tergerus,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, Jakarta dialiri 13 sungai besar dan berada di dataran rendah. Namun, pembangunan kota yang masif tidak diimbangi dengan perlindungan ruang air dan sistem drainase yang memadai. Akibatnya, kota kehilangan daya tampung alami terhadap limpasan air.
Masalah kian kompleks karena sistem pengendalian banjir Jakarta masih bertumpu pada master plan lama. Yayat menyebut, konsep penanganan banjir yang dirancang sejak 1973—meski sempat direvisi pada 1997 dan 2007—sudah tidak relevan menghadapi perubahan iklim ekstrem saat ini.
“Dulu sistem drainase dirancang untuk hujan sekitar 120 milimeter. Sekarang curah hujan bisa 150, 170, bahkan lebih dari 200 milimeter. Jelas tidak sanggup,” tegasnya.
Menurut Yayat, seharusnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir sudah ditingkatkan tiga hingga empat kali lipat. Namun, upaya tersebut kerap tersendat oleh persoalan non-teknis, mulai dari pembebasan lahan, relokasi warga, keterbatasan anggaran, hingga tarik-menarik kebijakan antarperiode kepemimpinan.
Ia menyinggung perdebatan panjang antara konsep normalisasi dan naturalisasi sungai yang membuat banyak proyek strategis tidak berjalan optimal. Padahal, rencana besar penanganan banjir Jakarta dinilai sudah cukup matang di atas kertas.
“Setiap gubernur hanya lima tahun. Prioritasnya berubah-ubah. Akhirnya, proyek jangka panjang tidak tuntas,” katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, Yayat menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih menjadi pilihan paling praktis di tengah keterbatasan sistem drainase kota. Namun, ia mengingatkan bahwa OMC bukan solusi permanen.
“OMC itu bukan menghilangkan hujan, hanya mengurangi intensitasnya sekitar 20–30 persen. Ibarat orang sakit, ini seperti minum parasetamol. Meredakan, bukan menyembuhkan,” pungkasnya.
Yayat menegaskan, tanpa keberanian menata ulang ruang kota dan mengembalikan fungsi ruang air secara serius, Jakarta akan terus menghadapi siklus banjir yang berulang, meski berbagai upaya darurat terus dilakukan. (Sumber: Youtube Sindonews)
