Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian internasional atau Board of Peace (BOP) setelah Indonesia resmi bergabung dalam badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.
Keikutsertaan Indonesia ditandai dengan penandatanganan Peace Office Charter oleh Prabowo di Davos, Swiss, pada 27 Januari 2026. Berselang 20 hari, Israel juga menyatakan bergabung ke dalam forum yang sama.
Masuknya Israel sempat memunculkan kekhawatiran publik. Namun Kementerian Luar Negeri menegaskan posisi Indonesia tidak berubah: tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong solusi dua negara.
Prabowo menegaskan, Indonesia juga akan tetap menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, mengecam pelanggaran hukum humaniter internasional, serta memastikan akses bantuan kemanusiaan berjalan.
Pemerintah Prabowo menilai kehadiran pihak-pihak yang berkonflik dalam satu forum justru penting sebagai pintu masuk proses perdamaian. Melalui BOP, Indonesia ingin mendorong keterlibatan otoritas Palestina agar rekonstruksi pascakonflik tetap berpihak pada rakyat sipil.
Respons politik dalam negeri pun muncul. PDI Perjuangan mengingatkan tradisi Indonesia selama ini mengirim pasukan perdamaian melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai pemerintah harus memastikan forum baru tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika 1955: mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Lebih dari 20 negara kini tergabung dalam BOP yang bertugas mengawasi transisi, stabilisasi, serta rekonstruksi Gaza pascaperang. Kehadiran Indonesia diharapkan menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses perdamaian tetap sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.
