TASIKMALAYA — Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah mematangkan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan dilakukan secara intensif bersama Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan keputusan yang diambil tetap selaras dengan kondisi fiskal daerah.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengatakan pemerintah saat ini masih merumuskan mekanisme pembayaran THR yang mencakup seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu.
“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Kita sedang merumuskan strategi dengan berbagai kondisi fiskal yang ada,” ujar Viman usai menghadiri Musrenbang sektoral di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, Jumat (7/3).
Menurut Viman, secara umum kondisi kas Pemerintah Kota Tasikmalaya masih tersedia. Namun pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa perhitungan fiskal yang matang.
“Posisi uang ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Tasikmalaya akan mengoptimalkan terlebih dahulu sumber daya keuangan yang ada sebelum mempertimbangkan opsi lain, termasuk kemungkinan pembiayaan dari luar.
Di tengah banyaknya pemerintah daerah yang memanfaatkan pinjaman untuk menutup kebutuhan fiskal, Kota Tasikmalaya justru masih mempertahankan komitmennya untuk tidak mengambil utang daerah.
“Secara informasi, di Jawa Barat hanya Kota Tasik yang belum meminjam uang. Itu sesuatu yang kita jaga,” tegasnya.
Di tengah tekanan fiskal yang juga dirasakan sejumlah daerah, Viman menilai kondisi tersebut justru menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih sehat, transparan, dan terukur.
“Ini momen yang tepat untuk menata pengelolaan keuangan. Kita pastikan tata kelola keuangan dan prosesnya juga lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, strategi yang tengah dijalankan Pemkot Tasikmalaya adalah memperkuat manajemen kas serta memprioritaskan pengeluaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menerapkan strategi “rem dan gas” dalam pengelolaan anggaran guna menjaga keseimbangan belanja daerah agar kas tetap sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Keputusan final terkait pembayaran THR bagi ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya dipastikan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh pembahasan internal rampung.
Meski demikian, Viman menegaskan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan pinjaman daerah apabila suatu saat diperlukan, dengan catatan harus diarahkan pada belanja produktif yang berdampak jangka panjang.
“Bukan anti minjam. Kalau ada pinjaman, harus untuk yang produktif, investasi. Bukan untuk belanja yang habis begitu saja,” pungkasnya.
Foto: Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan (Ist).
