SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati memimpin Rapat Percepatan Laporan PSN yang digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang (Bapperida), Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, Tuti menegaskan bahwa evaluasi PSN yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mencerminkan pelaksanaan nyata program di lapangan.
“Evaluasi bukan sekadar administratif dan statistik saja, tetapi bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program strategis nasional agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, sejumlah PSN yang tengah dijalankan di Kabupaten Sumedang antara lain program makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, Jaminan Kesehatan, Ketahanan Pangan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait pelaksanaan program MBG, Tuti meminta satuan tugas MBG mengoptimalkan sistem pemantauan yang telah dimiliki pemerintah daerah.
Ia juga meminta seluruh sekolah dan SPPG secara rutin mengunggah laporan menu MBG setiap hari guna memastikan program berjalan transparan dan terpantau.
Menurut Tuti, Sumedang bahkan telah menjadi salah satu daerah percontohan di Jawa Barat dalam penerapan sistem MBG, termasuk dalam pemanfaatan pasokan pangan lokal.
Selain itu, untuk program Sekolah Rakyat, ia meminta setiap kegiatan siswa serta perkembangan pembangunan gedung sekolah rakyat di Ujungjaya dilaporkan secara berkala.
Sementara dalam aspek pertumbuhan ekonomi, Pemkab Sumedang juga mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih, termasuk sebagai pemasok pangan untuk program MBG.
Langkah tersebut didukung dengan kemudahan perizinan melalui regulasi dan sistem aplikasi layanan perizinan yang dimiliki pemerintah daerah.
Tuti menekankan bahwa proses evaluasi harus disertai dengan pelaporan inovasi yang telah dijalankan oleh perangkat daerah.
“Semua sistem dan inovasi yang kita miliki mohon disampaikan. Koordinasi juga harus diperkuat agar pengisian laporan PSN ini optimal,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh program strategis nasional yang dilaksanakan di Sumedang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“PSN ini berkaitan dengan anggaran negara, sehingga setiap program yang kita jalankan harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.– Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati memimpin Rapat Percepatan Laporan PSN yang digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang (Bapperida), Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, Tuti menegaskan bahwa evaluasi PSN yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mencerminkan pelaksanaan nyata program di lapangan.
“Evaluasi bukan sekadar administratif dan statistik saja, tetapi bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program strategis nasional agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, sejumlah PSN yang tengah dijalankan di Kabupaten Sumedang antara lain program makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, Jaminan Kesehatan, Ketahanan Pangan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait pelaksanaan program MBG, Tuti meminta satuan tugas MBG mengoptimalkan sistem pemantauan yang telah dimiliki pemerintah daerah.
Ia juga meminta seluruh sekolah dan SPPG secara rutin mengunggah laporan menu MBG setiap hari guna memastikan program berjalan transparan dan terpantau.
Menurut Tuti, Sumedang bahkan telah menjadi salah satu daerah percontohan di Jawa Barat dalam penerapan sistem MBG, termasuk dalam pemanfaatan pasokan pangan lokal.
Selain itu, untuk program Sekolah Rakyat, ia meminta setiap kegiatan siswa serta perkembangan pembangunan gedung sekolah rakyat di Ujungjaya dilaporkan secara berkala.
Sementara dalam aspek pertumbuhan ekonomi, Pemkab Sumedang juga mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih, termasuk sebagai pemasok pangan untuk program MBG.
Langkah tersebut didukung dengan kemudahan perizinan melalui regulasi dan sistem aplikasi layanan perizinan yang dimiliki pemerintah daerah.
Tuti menekankan bahwa proses evaluasi harus disertai dengan pelaporan inovasi yang telah dijalankan oleh perangkat daerah.
“Semua sistem dan inovasi yang kita miliki mohon disampaikan. Koordinasi juga harus diperkuat agar pengisian laporan PSN ini optimal,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh program strategis nasional yang dilaksanakan di Sumedang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“PSN ini berkaitan dengan anggaran negara, sehingga setiap program yang kita jalankan harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
