SUMEDANG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir blak-blakan soal problem klasik teknologi informasi di daerah. Sistem banyak, tapi tak saling bicara.
Hal itu ia sampaikan dalam forum Sharing Session SPBE bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Menurut Dony, tantangan terbesar bukan kekurangan aplikasi. Justru kebanyakan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi.
“Masalah kita itu sistem tidak terhubung. Data tersebar, kebijakan jadi tidak presisi,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi ini membuat pelayanan publik lambat, tidak efisien, bahkan berpotensi tumpang tindih.
Untuk itu, Pemkab Sumedang mengambil langkah berbeda. Bukan menambah aplikasi, tapi merapikan sistem.
Dony memperkenalkan pendekatan Device, Network, and Application (DNA) sebagai fondasi transformasi digital.
Perangkat disiapkan. Jaringan diperkuat hingga pelosok. Aplikasi dipastikan terintegrasi.
“Prinsip kami sederhana: integrasi, bukan duplikasi,” ujarnya.
Tak berhenti di teknis, Dony juga menyoroti pentingnya regulasi.
Pemkab Sumedang bahkan telah menetapkan Perda Transformasi Digital sebagai payung hukum.
Semua program wajib bermuara pada sistem digital. Tidak ada lagi kerja manual tanpa jejak data.
Ia menegaskan, data adalah kunci. Tanpa integrasi data, kebijakan hanya berbasis asumsi.
“Keputusan harus berbasis data, bukan feeling,” katanya.
Dony juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.
Pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, hingga media dilibatkan dalam ekosistem digital.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang mengakui problem serupa terjadi di banyak daerah.
“Aplikasi banyak, tapi tidak terintegrasi. Ini pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Ia menilai praktik Sumedang bisa menjadi contoh nasional.
Pesan Dony tegas: transformasi digital bukan soal teknologi semata.
Tapi soal keberanian merombak cara kerja birokrasi agar lebih cepat, tepat, dan melayani.
